TAG
DPRD NTB
-
IMM NTB Minta Kejati Serius Usut Kasus Anggaran Pokir Dewan
Kejati NTB diminta mengambil langkah tegas guna membuka keterlibatan anggota dewan ataupun dari pihak eksekutif dalam kasus anggaran Pokir
Jumat, 15 Agustus 2025 -
Usut Dugaan Korupsi Pokir Anggota DPRD NTB 2025, Kajati: Belum Kita Simpulkan
Kejati NTB terus mengusut dana pokir siluman yang diduga melibatkan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) NTB.
Kamis, 14 Agustus 2025 -
Pokir Siluman, Siapa Bertanggungjawab?
Kebijakan pokir pada dasarnya merupakan suara-suara harapan, dan aspirasi rakyat yang diartikulasikan anggota legislatif melalui berbagai mekanisme
Minggu, 10 Agustus 2025 -
2 Anggota DPRD NTB Irit Bicara Usai Diperiksa Jaksa Soal Dana Pokir
Dua anggota DPRD NTB disebut untuk mengembalikan uang diduga berasal dari dana Pokir yang disebut siluman.
Kamis, 31 Juli 2025 -
Dua Anggota DPRD NTB Kembalikan Uang Pokir ke Kejati NTB
Dua anggota DPRD NTB yang mengembalikan uang pokir siluman tersebut yakni Harwoto dan Marga Harun.
Kamis, 31 Juli 2025 -
Jadi 'Anak Tiri' Dewan Soroti Minimnya Fasilitas Keselamatan Jalan Provinsi NTB
NTB menempati posisi 14 ratio fatalitas kecelakaan di seluruh Indonesia. Data Polda NTB, setiap harinya sekurang-kurangnya 1-2 orang meninggal.
Kamis, 31 Juli 2025 -
Gubernur NTB Ungkap Penyebab PAD Aset Minim, Objek Digadai hingga Sertifikat Ganda
Amburadulnya pengelolaan aset Pemprov NTB ini membuat, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari aset ini jauh dari target.
Kamis, 31 Juli 2025 -
Dewan Soroti Nihilnya Deviden PT GNE, Desak Gubernur NTB Audit Investigasi hingga Likuidasi
Gubernur NTB Lalu Iqbal menyampaikan akan segera melakukan pembenahan terhadap PT GNE
Rabu, 30 Juli 2025 -
Pengelolaan Aset Pemprov Amburadul, Dewan Minta Gubernur Segera Revaluasi
Juru bicara Banggar Sudirsah Sujanto dalam laporannya menyampaikan, nilai aset daerah pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp461,3.
Rabu, 30 Juli 2025 -
Menunggu Keseriusan Kejati NTB dalam Menangani Kasus Dugaan Dana ‘Siluman” Pokir
Kejati NTB harus mampu menyelidiki alur dana secara menyeluruh, membuktikan unsur pidana, serta berani menindak tanpa terpengaruh tekanan politik.
Senin, 28 Juli 2025 -
Jaksa Maraton Periksa Anggota DPRD NTB Terkait Dana Pokir 2025: Unsur Pimpinan hingga Anggota
Sejumlah anggota DPRD NTB dimintai keterangan terkait dana siluman yang diduga merupakan fee dari dana Pokir tahun 2025
Jumat, 25 Juli 2025 -
Dua Pimpinan DPRD NTB Penuhi Panggilan Jaksa Terkait Dana Pokir 2025
Dua pimpinan DPRD NTB memenuhi panggilan penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, untuk memberikan keterangan terkait dugaan korupsi
Jumat, 25 Juli 2025 -
Kasus Dana Pokir: 2 Anggota DPRD NTB Dimintai Keterangan, Sosok 'Pengatur Anggaran' Diungkap
Anggota Komisi IV DPRD NTB Abdul Rahim dan Komisi V DPRD NTB Indra Jaya Usman (IJU) diperiksa jaksa terkait pengelolaan dana Pokir dalam APBD 2025
Jumat, 25 Juli 2025 -
Anggota DPRD NTB Abdul Rahim Bantah Menerima Fee Proyek Pokir
Abdul Rahim mengaku anggota DPRD NTB yang baru dijanjikan mendapatkan Rp2 miliar setiap orangnya, namun mereka diberikan uang senilai Rp200 juta.
Kamis, 24 Juli 2025 -
Anggota DPRD NTB Indra Jaya Usman Dicecar 18 Pertanyaan Kasus Dugaan Korupsi Dana Pokir 2025
IJU mengaku tidak mengetahui pengelolaan dana Pokir karena pembahasan anggaran APBD tahun 2025 ia belum dilantik sebagai anggota dewan.
Kamis, 24 Juli 2025 -
Gubernur NTB Iqbal Enggan Tanggapi Polemik Dana Pokir Dewan
Dua anggota DPRD NTB dipanggil Kejati NTB terkait penyerahan dan pengelolaan anggaran Pokir tahun 2025
Selasa, 22 Juli 2025 -
Ketua DPRD NTB Tolak Seaplane dan Glamping Gunung Rinjani
Isvie menegaskan dukungannya terhadap pengembangan pariwisata yang tidak merusak lingkungan
Senin, 21 Juli 2025 -
Tidak Hadiri Panggilan, Dua Anggota DPRD NTB Minta Jaksa Tunda Pemeriksaan Kasus Pokir 2025
Awalnya dua anggota DPRD NTB inisial IJ dan HK akan dimintai keterangan pada Kamis (17/7/2025) seperti tercantum dalam surat panggilan
Kamis, 17 Juli 2025 -
Dewan Puji Diskon Pajak Gubernur NTB Lebih Bagus dari Pemprov Jawa Barat
Program Diskon Pajak Kendaraan Bermotor yang diluncurkan Gubernur NTB tidak hanya memberikan intensif bagi penunggak pajak
Selasa, 1 Juli 2025 -
Dewan Setujui Raperda SOTK, Ingatkan Gubernur NTB Soal Meritokrasi
DPRD menyetujui, rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) Pemerintah Provinsi NTB.
Selasa, 1 Juli 2025