TAG
DPRD NTB
-
Langkah Gubernur NTB Tunjuk Faozal Pimpin Birokrasi Dinilai Tepat
Faozal dinilai sebagai figur yang cepat mengeksekusi penanganan persoalan yang sangat dibutuhkan Pemprov NTB
Kamis, 26 Juni 2025 -
Merasa Dirugikan dengan Kebijakan ODOL, Ratusan Sopir Truk Geruduk DPRD NTB
Sopir truk berdemo di depan Kantor DPRD NTB menyusul adanya kebijakan pemerintah terkait over dimensi, over load (ODOL).
Senin, 23 Juni 2025 -
DPRD NTB Minta Pemprov Perbaiki Tata Kelola Keuangan RSUD dan DAK Dikbud
Hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan pada badan layanan umum daerah (BLUD) RSUD Provinsi NTB tahun belum optimal.
Jumat, 20 Juni 2025 -
Dewan Dorong Pemprov NTB Mediasi Soal Teluk Ekas
Persoalan seperti di Teluk Ekas membutuhkan kesepahaman dan pengertian antara berbagai pihak yang terlibat
Rabu, 18 Juni 2025 -
Harusnya Gita Berhenti, Dewan Desak Gubernur Iqbal Segera Tunjuk Plt Sekda NTB
Dengan adanya SK tersebut, berarti Lalu Gita Ariadi telah menanggalkan jabatannya sebagai Sekda NTB terhitung pada 1 Juni 2025 lalu.
Sabtu, 14 Juni 2025 -
Ketua DPRD Baiq Isvie Sebut NTB Tidak Ramah Perempuan, Soroti Tingginya Kasus Kekerasan Seksual
Politisi Partai Golkar Baiq Isvie meminta Kapolda dan Gubernur NTB serius menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan.
Rabu, 4 Juni 2025 -
Merasa Dibodohi, Driver Ojol di Mataram Demo di Gedung DPRD dan Kantor Gubernur NTB
Ojol di Mataram melakukan aksi demontrasi di depan kantor DPRD dan Gubernur NTB
Selasa, 20 Mei 2025 -
Menghapus Staf Ahli Gubernur Bukan Solusi
Pendekatan seperti ini harus ditelaah dengan tenang dan komprehensif. Sehingga betul-betul melalui pemahaman yang terbaik pada akar persoalannya.
Selasa, 20 Mei 2025 -
Kerap Dianggap Jadi Tempat Buangan, Jabatan Staff Ahli Gubernur NTB Bakal Dievaluasi
Hamdan menepis wacana evaluasi jabatan staff ahli ini sebagai tempat buangan para pejabat yang tidak sejalan dengan gubernur
Selasa, 20 Mei 2025 -
Dukung Pemekaran Pulau Sumbawa, Anggota DPRD NTB: Semangatnya Ingin Maju Bersama
Ia berharap keinginan membentuk PPS dinilai secara objektif. Agar publik mengetahui urgensi pemekaran yang dibutuhkan saat ini.
Selasa, 13 Mei 2025 -
Penjelasan Dua Dewan Dapil V NTB Soal Alasan Perlunya Pembentukan PPS
Pembentukan DOB PPS diklaim bukan gerakan elit Pulau Sumbawa melainkan aspirasi masyarakat
Senin, 5 Mei 2025 -
Anggota DPRD NTB Dapil Sumbawa dan KSB Dukung Pembentukan PPS
Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) dinilai memiliki potensi besar jika terbentuk menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB).
Senin, 5 Mei 2025 -
Ketua Komisi I DPRD NTB Dukung Langkah Gubernur Lalu Iqbal Lakukan Mutasi Kepala OPD
Mutasi yang dilakukan oleh Gubernur NTB, telah berdasarkan sistem meristokrasi yang saat ini tengah dibangun
Kamis, 1 Mei 2025 -
Anggota Dewan Suhaimi Minta Pansel Direksi Bank NTB Syariah Objektif Tanpa Pretensi Sepihak
Seleksi pengurus Bank NTB Syariah melalui Pansel diharapkan sesuai aturan perundang-undangan
Kamis, 24 April 2025 -
DPRD NTB Janji Prioritaskan Perbaikan Jalan Terong Tawah dalam Pembahasan Anggaran Perubahan 2025
DPRD NTB berjanji akan memprioritaskan upaya perbaikan jalan Terong Tawah dalam pembahasan perubahan anggaran 2025
Senin, 21 April 2025 -
Mohan Sebut Kader Golkar di DPRD NTB Beri Kritik Konstruktif kepada Iqbal-Dinda
Golkar merupakan partai koalisi yang mendukung pasangan gubernur dan wakil gubernur Iqbal-Dinda
Minggu, 20 April 2025 -
Dewan Harap Pembentukan NTB Capital Bisa Tekan Angka Kemiskinan
Perlunya pembahasan lebih lanjut antara legislatif dan eksekutif mengenai potensi dampak NTB Capital terhadap penurunan kemiskinan ekstrem
Minggu, 20 April 2025 -
Kasus 6 Aktivis Mahasiswa NTB Perusak Gerbang DPRD Berakhir dengan Restorative Justice
Enam aktivis mahasiswa tersangka perusakan gerbang DPRD NTB saat aksi demo berakhir estorative Justice (RJ)
Jumat, 18 April 2025 -
Kasus Perusakan Gerbang DPRD NTB Saat Demo Mahasiswa Berakhir Damai Melalui Restorative Justice
Restorative justice kasus perusakan gerbang DPRD NTB ditandai dengan dokumen kesepakatan damai, pakta integritas, dan berita acara kesepakatan damai.
Jumat, 18 April 2025 -
Hak Interpelasi DPRD NTB Soal DAK 2024 Akan Diajukan pada Rapat Paripurna
Ketua Fraksi Partai Golkar Hamdan Kasim mengungkap tidak ada alasan hak interpelasi diundur
Kamis, 17 April 2025