Anggota DPRD NTB Dapil Sumbawa dan KSB Dukung Pembentukan PPS

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Andi Hujaidin

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Anggota DPRD NTB dari Dapil V Sumbawa dan Sumbawa Barat Syamsul Fikri mendukung pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).

Politisi Demokrat itu menepis kekhawatiran pembentukan PPS ini akan melahirkan daerah miskin baru dan menjadi pengurangan anggaran untuk aparatur, gedung, maupun fasilitas.

"Itu yang dikawatirkan pemerintah pusat. Tetapi ini dinafikkan dengan dibentuknya PPS, karena banyak potensi terselubung di dalamnya jika PPS ini terbentuk," katanya dalam keterangan tertulis Senin (5/5/2025). 

Ia menilai PPS memiliki potensi besar jika terbentuk.

Mulai perikanan dan ketahanan pangan yang luar biasa.

Baca juga: Anggota DPR Fauzan Khalid Ungkap Nasib Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa Usai Rapat dengan Kemendagri

Kemudian sumber daya alam berupa tambang yang tersebar mulai dari Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, hingga Bima.

"Tambang dan smelter ada di Sumbawa Barat, tambang Blok Elang di Sumbawa, Dodo Rinti dan Hu'u di Bima dan Dompu itu belum disentuh. Kalau ini bisa dikelola maka sangat besar bagi pendapatan dan masyarakat PPS," ungkapnya. 

Dia tidak menampik ada kendala moratorium DOB oleh pemerintah pusat saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

Dia menyambut  baik apabila ada keputusan pemerintah pusat yang membuka moratorium pemekaran daerah.

"Ini adalah aspirasi rakyat. Jadi bukan kaleng-kaleng," katanya.

Ia menambahkan dukungan ini juga disuarakan seluruh anggota Dapil V Sumbawa dan Sumbawa Barat, Salman, Iwan Panjidinata, Sambirang Ahmadi, Abdul Rahim, Nurdin, Asaat Abdullah, Syamsul Fikri, dan Rusli Manawari.

(*)