Dewan Dorong Pemprov NTB Mediasi Soal Teluk Ekas

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Anggota DPRD NTB M Nashib Ikroman mendorong Pemprov segera mengambil inisiatif untuk memediasi persoalan pemanfaatan ruang wilayah laut di Teluk Ekas, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur.

Acip, sapaan karibnya, impact negatif lain yang merugikan berbagai pihak akan muncul apabila tidak ditangani secara cepat.

"Inisiasi mediasi ini harus segera dilakukan, jangan dibiarkan persoalannya berkembang," ungkap politisi dari Dapil Lombok Timur bagian selatan ini, Rabu (18/6/2025).

Menurutnya, yurisdiksi wilayah disertai kewajiban dan kewenangan pemanfaatan ruang laut ini sudah memiliki berbagai regulasi yang bisa menjadi acuan bersama.

Hanya saja, sambung dia, jika persoalan yang ada tidak dibahas disertai dengan regulasi, maka justru akan menimbulkan masalah.

Baca juga: Wabup Loteng akan Koordinasi dengan Bupati Lotim Soal Pengusiran Guide Surfing di Teluk Ekas

"Bab konflik pemanfaatan ruang laut ini banyak terjadi, di wilayah selatan lombok timur pemanfaatan pariwisata dengan budidaya laut juga bermasalah," ungkapnya.

Persoalan seperti di Teluk Ekas ini banyak terjadi sehingga yang dibutuhkan adalah membangun kesepahaman dan pengertian satu dengan yang lain.

Yakni tentang bagaimana pelaku usaha wisata di Teluk Ekas memperoleh impact positif dari ramainya wisatawan yang menikmati ombak untuk surfing. 

Serta para pelaku wisata di luar Teluk Ekas juga tetap operasional, sehingga pariwisata NTB bisa optimal dan saling sokong antara wilayah satu dengan yang lain.

"Masing-masing kita harus memiliki perspektif kolaborasi, jangan justru sebaliknya," pungkasnya.

Sebelumnya Bupati Lombok Timur Haerul Warisin menegur pelaku wisata asal Lombok Tengah yang beraktivitas di Teluk Ekas, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, pada Selasa (17/6/2025).

Haerul yang karib disapa Iron ini lebih dulu menggelar rapat koordinasi dengan pelaku wisata di Ekas, unsur kepolisian, Polairud, sejumlah tamu mancanegara, dan unsur terkait lainnya.

Iron merespons keluhan dari pelaku wisata lokal mengenai dominasi pemandu wisata (surf guide) asal Lombok Tengah di wilayah tersebut.

Iron menegaskan bahwa surf guide dari Lombok Tengah dilarang membawa tamu ke Ekas, kecuali para tamu tersebut menginap di hotel-hotel yang berada di wilayah Lombok Timur.

Kebijakan ini dinilai akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat Lombok Timur.