NTB Punya 130 Ekor Hiu Paus, Terbanyak se-Indonesia, Prancis Turut Dukung Konservasi

Ringkasan Berita:

• NTB khususnya Sumbawa memiliki populasi Hiu Paus terbesar di Indonesia, teridentifikasi sekitar 130 ekor.
• Meskipun merupakan biota langka bernilai tinggi global, biaya masuk wisata Hiu Paus di NTB masih tergolong murah, dan upaya menaikkan harga masih menghadapi keberatan dari agen perjalanan.

TRIBUNLOMBOK.COM – Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya di wilayah Sumbawa, terkonfirmasi memiliki populasi Hiu Paus terbesar di Indonesia, dengan perkiraan jumlah mencapai 130 ekor.

Data ini merupakan hasil koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan NTB dengan mitra Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO), Yayasan Konservasi Indonesia.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim, mengungkapkan status Hiu Paus sebagai biota langka yang terdaftar secara global telah menarik perhatian internasional.

"Partisipasi negara-negara lain, bahkan kami masih di-backup oleh Prancis, menunjukkan bahwa mereka juga ingin berperang menyelamatkan bagian dari biota laut yang langka ini," ujar Muslim.

Ia menekankan bahwa ini adalah anugerah tersendiri bagi NTB, dan warga lokal harus memiliki semangat yang lebih besar untuk menjaga kekayaan tersebut.

Tantangan Harga dan Keterikatan Sosial

Meskipun kelangkaan Hiu Paus membuatnya sangat mahal di luar negeri, Muslim mencontohkan di Australia, orang harus menunggu hingga 3-5 tahun dan membayar jutaan rupiah untuk melihatnya, situasi di NTB justru sebaliknya.

"Kita di sini begitu datang, begitu murah dan mudah orang masuk," kritiknya.

Upaya menaikkan harga tiket masuk, misalnya menjadi Rp 500.000 atau Rp 1 juta, seringkali menuai keberatan dari agen perjalanan (travel agent) karena dikhawatirkan membuat paket wisata menjadi terlalu mahal.

Muslim menekankan, Pemerintah Provinsi perlu memperkuat jaminan nilai sosial, seperti asuransi kesehatan bagi pekerja rentan, untuk menciptakan ikatan timbal balik yang kuat antara masyarakat dan negara.

Hal ini diharapkan dapat mengurangi keberatan ketika pemerintah ingin menaikkan harga tiket untuk investasi dan upaya konservasi.

Pendapatan Konservasi Akan Kembali ke Kawasan

Terkait pengelolaan, Muslim menjelaskan bahwa hasil pertemuan dengan pemilik kapal telah menyepakati bahwa wilayah 0-12 mil laut berada di bawah pengelolaan provinsi.

Pengaturan ini memastikan bahwa jika ada pungutan biaya masuk, sifatnya akan dikembalikan lagi untuk pengelolaan lingkungan.

"Uang yang didapat tidak lagi masuk ke PAD (Pendapatan Asli Daerah), tapi menjadi bagian untuk dikelola oleh pengelola kawasan itu untuk memperkuat kawasannya dan pemberdayaan masyarakat sekitar," jelas Muslim.