Anggaran Minim, PUPR NTB Akui Banyak Ruas Jalan Provinsi Rusak

Ringkasan Berita:

• Kepala Dinas PUPR NTB Sadimin menyebut minimnya anggaran perbaikan jalan sejak 2023–2024 membuat banyak ruas jalan provinsi mengalami kerusakan.
• Beberapa ruas berhasil ditangani melalui pergeseran anggaran 2024, seperti Jembatan Mekarsari Rp 4 miliar dan ruas Lunyuk Sumbawa Rp 20 miliar.

TRIBUNLOMBOK.COM – Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin, mengakui minimnya anggaran perbaikan jalan selama dua tahun terakhir menjadi faktor utama rusaknya sejumlah ruas jalan provinsi.

Sadimin menyebut, pasca percepatan pembangunan pada tahun 2021-2022, alokasi anggaran untuk penanganan jalan di tahun 2023 dan 2024 hanya berkisar antara Rp 25 miliar hingga Rp 30 miliar per tahun, jumlah yang sangat kecil untuk menangani kerusakan jalan yang panjang.

"Walaupun kita kunjungi tapi kalau enggak dianggarkan untuk perbaikan, ya tentunya tidak cukup dengan dikunjungi," jelas Sadimin dalam Podcast Tribun Lombok yang tayang Kamis (6/11/2025).

Meskipun demikian, ia menyebutkan beberapa ruas yang berhasil ditangani melalui pergeseran anggaran tahun 2024, di antaranya, penanganan Jembatan Mekarsari di Selong Belanak senilai Rp 4 miliar.

Kemudian penanganan kerusakan parah di ruas Lunyuk, Sumbawa senilai Rp 20 miliar, yang medannya berat karena kondisi tebing yang bergerak (bergerak terus).

Sadimin menanggapi protes masyarakat yang menanam pohon pisang di jalan rusak.

Ia menjelaskan, perbaikan lubang sudah diupayakan secara sporadis, namun keterbatasan anggaran membuat PUPR hanya bisa fokus pada jalan strategis dan memasang rambu sebagai tanda peringatan.

"Sebenarnya kondisi itu tidak sepenuhnya menjadi masalah teman-teman di provinsi. Jalan ini kan milik bersama," katanya, mencontohkan kasus di Kediri Kuripan di mana kerusakan jalan diakibatkan saluran air yang ditimbun warga.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Dinas PUPR NTB berencana memaksimalkan koordinasi untuk memanfaatkan program Inpres Jalan Daerah (IJD) dari pusat, yang juga dapat menjangkau jalan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.