TAG
Mahkamah Konstitusi
-
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.
Minggu, 5 Januari 2025
-
Komisioner KPU Kota Bima Amirul Mukminin siap menghadapi gugatan Mohammad Rum dan Mutmainnah yang telah terigister di Mahkamah Konstitusi
Sabtu, 4 Januari 2025
-
Permohonan sengketa hasil Pilkada 2024 ini didominasi Pilkada bupati yakni 175 perkara, Pilkada wali kota 40 perkara, dan Pilkada gubernur 2 perkara.
Selasa, 10 Desember 2024
-
Rum-Innah diwakili kuasa hukum Iwan Adisusanto menggugat KPU Kota Bima tentang penetapan hasil Pilkada 2024
Senin, 9 Desember 2024
-
Norma yang dikabulkan MK dalam Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 mengenai UU Cipta Kerja
Jumat, 1 November 2024
-
KPU Lombok Timur menyatakan ikut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan perubahan dalam UU Pilkada 2024
Senin, 26 Agustus 2024
-
Yusri berpesan agar tokoh yang maju Pilkada Lombok Timur 2024 untuk mentaati putusan MK.
Jumat, 23 Agustus 2024
-
Sebanyak 120 guru besar yang tergabung dalam DGB UI menandatangani pernyataan sikap menolak upaya Badan Legislatif (Baleg) DPR RI merevisi putusan MK.
Kamis, 22 Agustus 2024
-
Jokowi mengomentari putusan MK soal syarat calon Pilkada dan Pilpres dengan tanggapan berbeda
Kamis, 22 Agustus 2024
-
Kericuhan bermula saat salah satu pendukung caleg meminta proses penghitungan ulang surat suara ditunda
Rabu, 19 Juni 2024
-
Total seluruh permohonan gugatan PHPU Pemilu 2024 ke MK sebanyak 297 perkara
Kamis, 13 Juni 2024
-
MK memerintahkan KPU menggelar 7 PSU dalam 45 hari, 11 PSU dalam 30 hari, dan 2 PSU dalam 21 hari
Kamis, 13 Juni 2024
-
Kuasa hukum pemohon, Suhardi SH dari Paltonic Law Firm menjelaskan, dalam sidang kedua tersebut pihak Bawaslu mengakui banyak ditemukan penghapusan.
Kamis, 9 Mei 2024
-
Sebanyak 11 sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi.
Kamis, 25 April 2024
-
Salah satu dalil permohonan Anies-Muhaimin yang ditolak MK ialah soal tudingan keterlibatan menteri dan pejabat negara dalam memenangkan nomor 02.
Senin, 22 April 2024
-
Terdapat 3 hakim konstitusi yang berbeda pendapat dalam memutus sengketa Pilpres 2024 dengan pemohon Anies-Muhaimin
Senin, 22 April 2024
-
Anggota DPR RI Johan Rosihan merespon jalannya sidang Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sengketa hasil Pilpres 2024.
Selasa, 2 April 2024
-
Hakim Konstitusi Anwar Usman menggugat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Sabtu, 25 November 2023
-
Suhartoyo pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Praya, Lombok Tengah pada tahun 2004-2006
Sabtu, 11 November 2023
-
Menurut Moeldoko, pemerintah sebagai lembaga eksekutif tidak mau mencampuri kewenangan di wilayah yudikatif.
Jumat, 10 November 2023
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
