Soal DBH Amman Mineral, Ketua DPRD Lombok Tengah: Sangat Strategis

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Sinto

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Ketua DPRD Lombok Tengah, Lalu Ramdan membeberkan manfaat keberadaan dana bagi hasil (DBH) Amman Mineral yang telah digelontorkan sejak tahun 2022.

Lalu Ramdan menyebut DBH Amman Mineral sebagai sumber pendapatan yang sangat strategis bagi Kabupaten Lombok Tengah yang tengah berkembang. 

Menurutnya, sebagai daerah yang baru berkembang, baru menata semua infrastruktur yang ada, hingga pariwisata yang terus digenjot. Pihaknya mengaku masih membutuhkan penunjang-penunjang lainnya yang membutuhkan biaya. 

"Tentu keberadaan dana bagi hasil PT Amman Mineral sangat membantu daerah kita yang memang lagi membutuhkan ini. PAD kita genjot, PAD kita inginkan terus meningkat, tapi tidak bisa tanpa disertai dengan kontribusi suntikan dana untuk membesarkan PAD itu, kan begitu," jelas Lalu Ramdan di Praya, Selasa (28/10/2025). 

"Misalnya pariwisata, infrastrukturnya harus bagus sehingga tamu senang, mau datang ke Lombok Tengah. Membangun infrastruktur butuh dana, sehingga untuk pancing PAD butuh dana sehingga sangat strategis sekali dana bagi hasil dari PT Amman Mineral ini," sambung ketua pemuda NW Lombok Tengah ini. 

Baca juga: Pemkab Lombok Tengah Gunakan DBH Amman Ratusan Miliar untuk Block Grant, Apa Itu? 

Kader Gerindra Lombok Tengah ini mengungkapkan, pembahasan alokasi untuk dana bagi hasil dalam postur APBD sudah dilakukan. 

Pembahasan APBD murni dan perubahan sudah tuntas dilakukan. Oleh karena itu, selanjutnya pihaknya akan melakukan fungsi pengawasan terhadap dana bagi hasil PT Amman dan semua APBD yang ada. 

Meski demikian, Ramdan mengaku sudah mendapatkan informasi tidak resmi dari BPKAD Lombok Tengah bahwa kebijakan pusat tidak boleh mengekspor barang mentah sehingga PT Amman tidak beroperasi. 

Namun belum disampaikan dalam rapat resmi antara badan anggaran DPRD Lombok Tengah dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Lombok Tengah. 

"Ini berpengaruh sekitar Rp 20-30 miliar terhadap PAD di tahun 2026. APBD tahun 2026 selain dikurangi dari dana transfer pusat yang ada, dikurangi juga dari dana bagi hasil PT Amman. Sehingga kita sangat butuh (fiskal) terhadap daerah yang sedang berkembang. Dan kita sangat berterimakasih terhadap transfer pusat dan dana bagi hasil PT Amman. Kita ingin menuju kemandirian fiskal," demikian Ramdan. 

(*)