Gubernur Iqbal Janji Tuntaskan Sengketa TORA hingga Krisis Air Bersih di Gili Meno

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menemui perwakilan massa dari Gerakan Rakyat Peduli (Garap) Nusa Tenggara Barat (NTB) yang melakukan demonstrasi di depan Kantor Gubernur NTB, Kota Mataram, Selasa (28/10/2025). 

Massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait sengketa Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) di Desa Karang Sidemen dan Desa Lantan, kemudian krisis air bersih di Gili Meno dan Batu Layar dan meminta moratorium tambang rakyat ilegal. 

Iqbal berkomitmen menuntaskan berbagai persoalan itu dengan solusi yang tidak menimbulkan masalah lain lagi. 

"Beri kami kesempatan untuk berikhtiar lebih. Kami tidak ingin masalah ini selesai di jangka pendek namun nanti timbul masalah lagi," kata Iqbal. 

Mantan Dubes Indonesia untuk Turki itu akan membentuk satuan tugas (Satgas) dengan melibatkan aparat penegak hukum (APH) dalam menyelesaikan persoalan air di Gili Meno. 

Baca juga: Empat Duta Besar Bertemu Gubernur NTB, Bahas Potensi Kerja Sama di Berbagai Bidang

Menurutnya, persoalan di tiga Gili itu bukan hanya tentang air melainkan ada aset tanah milik pemerintah provinsi yang dikuasai pengusaha. 

"Kalau kita pahami tidak bisa dipisahkan satu sama lain yang menyelesaikan tidak boleh punya conflict interest. Kita harus berani membongkar dari isu dasar," jelas Iqbal. 

Begitupun dengan penyelesaian sengketa tanah TORA di Karang Sidemen dan Lantan, Iqbal akan membentuk gugus tugas untuk menyelesaikannya. 

Pemprov NTB akan membahas persoalan ini secara khusus dengan masyarakat setempat sehingga bisa menghadirkan solusi jangka panjang. 

"InsyaAllah minggu depan saya akan memanggil gugus tugas, tetapi memang ada klausul dalam Perpres itu yang belum kita pakai mengundang masyarakat dan mendengar dalam penyelesaian masalah ini," kata Iqbal. 

Iqbal mengatakan selama ini pembahasan terkait TORA hanya dibahas dengan instansi terkait dan perusahaan, tetapi belum pernah dibahas dengan masyarakat. 

Sementara itu, Kepala Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah Masrun menawarkan solusi agar pemerintah menyambungkan pipa dari Gili Air ke Gili Meno.

Bukan dengan mendirikan perusahaan penyedia air bersih yang justru merusak ekosistem laut. 

"Kami ini hidup dari laut, kalau laut kami rusak akibat aktivitas perusahaan itu apa yang akan kami jual kepada wisatawan. Kami tidak ingin kasus di Gili Trawangan terjadi di Gili Meno," tegas Masrun. 

Masrun mengatakan persoalan air bersih terjadi sudah hampir dua tahun, namun tak kunjung menemukan jalan tengah meskipun solusi sudah ditawarkan kepada pemerintah dan audiensi sudah berulang kali dilakukan. 

Gubernur bersama perwakilan massa aksi menandatangani berita acara yang berisi tiga tuntutan aksi demonstrasi. 

(*)