TAG
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
-
KPK memeriksa 12 saksi dugaan korupsi, pembangunan Gedung Evakuasi Sementara (TES) atau shelter tsunami Lombok Utara.
Rabu, 7 Agustus 2024
-
Pemerintah Kota Mataram menggelar rapat koordinasi pencegahan korupsi melalui Monitoring Control for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi.
Jumat, 14 Juni 2024
-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mendorong keterlibatan masyarakat dalam pencegahan korupsi dana desa.
Jumat, 14 Juni 2024
-
PT Royal Lombok mencopot spanduk tonggakan pajak yang dipasang KPK karena dianggap tidak pantas dan dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Kamis, 13 Juni 2024
-
KPK melakukan pemasangan plang penunggak pajak pada restoran, hotel, dan developer di Kota Mataram, hal ini bertjuan agar para pengusaha taat pajak
Kamis, 13 Juni 2024
-
KPK menyegel sejumlah properti yang ada di Kota Mataram karena terindikasi melanggar aturan Prasarana dan Sarana Utilitass (PSU)
Rabu, 12 Juni 2024
-
KPK kembali mendatangi Kantor Wali Kota Mataram dalam agenda membahas langkah yang diambil Pemkot terkait pengelolaan aset rumah dinas
Rabu, 12 Juni 2024
-
Dalam pemeriksaan tersebut, tim penyidik KPK menyita ponsel Hasto Kristiyanto. Penyitaan itu dilakukan saat Hasto masih diperiksa sebagai saksi.
Senin, 10 Juni 2024
-
Petinggi PDIP itu rencananya akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap penetapan anggota DPR RI 2019–2024 dengan tersangka eks caleg PDIP Harun.
Selasa, 4 Juni 2024
-
Wali Kota Bima HM Lutfi divonis 7 tahun penjara oleh hakim Tipikor PN Mataram, hukuman ini lebih ringan dari tuntutan JPU KPK dengan penjara 9 tahun
Senin, 3 Juni 2024
-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan telah memproses 1.749 pelaku korupsi dengan kasus terbayak berasal di kabupaten dan kota.
Rabu, 29 Mei 2024
-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan bimbingan teknis keluarga berintegritas. Agenda ini menyasar para pejabat atau pimpinan OPD.
Selasa, 28 Mei 2024
-
KPK bidik dugaan penyelewengan Pokir anggota DPRD NTB, temuan itu dilatarbelakangi jumlah pokir anggota dewan melebihi anggaran yang sudah ditentukan
Kamis, 9 Mei 2024
-
Korsup Wilayah V KPK Dian Patria menjelaskan, pencabutan mobil dinas tersebut karena tidak sesui izin. Mobil-mobil tersebut dikuasai pimpinan dewan.
Rabu, 8 Mei 2024
-
Pemerintah Kabupaten Lombok Utara membantah dengan melibatkan KPK, pihaknya tidak didengar para pemilik hotel saat melakukan penagihan pajak.
Sabtu, 16 Maret 2024
-
Bahkan penundaan pembayaran pajak tersebut bisa masuk ke ranah pidana, karena dianggap menggelapkan pajak yang sudah disetorkan pengunjung hotel.
Sabtu, 16 Maret 2024
-
Dampak pandemi Covid-19 hingga tak adanya surat tagihan pajak dari pemerintah daerah menjadi alasan mengapa para pemilik hotel belum membayar pajak.
Sabtu, 16 Maret 2024
-
Empat hotel disegel KPK di Kecamatan Pemenang yakni Hotel Royal Avila, Hotel Jeeva Klui, Hotel Living Asia, dan Amarsvati Hotel atau Louis Kienne.
Sabtu, 16 Maret 2024
-
Status pengelolaan lahan di kawasan Gili Trawangan menjadi atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Kamis, 14 Maret 2024
-
Pada kesempatan itu, Pj Bupati Lombok Timur HM Juaini Taofik juga meminta agar input data untuk monitoring MCP dapat segera dilakukan.
Kamis, 14 Desember 2023