TAG
Mahkamah Konstitusi (MK)
-
Antara Pemilu nasional dan Pemilu daerah, jadwalnya terpisah atau dua tahap dengan jeda waktu maksimal dua tahun enam bulan.
Jumat, 27 Juni 2025
-
MK memutuskan pendidikan dasar selama sembilan tahun diselenggarakan secara gratis, tidak hanya di sekolah negeri, tetapi juga di sekolah swasta
Selasa, 27 Mei 2025
-
Pasal 27A UU 1/2024 mengacu pada ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang mengatur mengenai pencemaran terhadap seseorang atau individu
Selasa, 29 April 2025
-
Anggaran Mahkamah Konstitusi (MK) turut terdampak pemangkasan sebesar Rp 226 miliar imbas dari kebijakan efisiensi anggaran
Rabu, 12 Februari 2025
-
Mohammad Rum mengatakan bahwa pihaknya akan menghormati semua putusan MK. Serta ia mengajak kepada seluruh pendukung agar tetap jaga persatuan
Rabu, 5 Februari 2025
-
Pleno penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih A Rahman Abidin dan Feri Sofiyan dijadwalkan pada hari ini Rabu (5/2/2025)
Rabu, 5 Februari 2025
-
Mahkamah Konstitusi berpendapat permohonan Rum-Innah tidak jelas kabur atau obscuur libel.
Rabu, 5 Februari 2025
-
MK direncanakan akan menggelar sidang Pengucapan Putusan dan/atau Ketetapan pada Selasa 4 Februari 2025 dan Rabu 5 Februari 2025.
Senin, 3 Februari 2025
-
Hanya paslon calon wali kota dan wakil wali Kota Bima yang ditunda pengusulannya karena masih menjalani siding sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
Jumat, 24 Januari 2025
-
Rum-Innah dinilai tidak memberikan gambaran tentang kejadian yang konkret mengenai dalil
Rabu, 22 Januari 2025
-
DPC PDI Perjuangan Kota Bima optimisme bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang diajukan Rum-Innah
Selasa, 21 Januari 2025
-
KPU Kota Bima telah mengajukan bukti-bukti yang digunakan untuk membantah dalil pemohon.
Selasa, 21 Januari 2025
-
Rum-Innah mengungkap pemilih ganda mencoblos lebih dari satu kali di 21 TPS di seluruh wilayah Kota Bima
Jumat, 10 Januari 2025
-
Seluruh elemen masyarakat punya kesempatan untuk mengambil peluang menjadi pemimpin
Selasa, 7 Januari 2025
-
Semua partai politik dinilai tidak akan secara otomatis bisa mencalonkan capres dan cawapres meski PT 20 persen dihapus MK
Minggu, 5 Januari 2025
-
Apa saja pertimbangan MK dalam menghapus presidential threshold dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?
Kamis, 2 Januari 2025
