TAG
BPK
-
Inspektorat Kota Mataram meminta seluruh OPD untuk mulai memanfaatkan e-SmartBook dalam proses pelaporan keuangan
3 hari lalu
-
BPK menemukan sejumlah persoalan keuangan di Pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2024 salah satu yang menjadi sorotan utang RSUD NTB
Senin, 23 Juni 2025
-
Pelaksanan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2024 secara swakelola, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak memadai dan tidak sesuai ketentuan.
Jumat, 20 Juni 2025
-
Meski mendapatkan WTP, namun ada beberapa rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi NTB dalam kurun waktu 60 hari
Kamis, 19 Juni 2025
-
Lombok Tengah kembali mencetak prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK
Rabu, 28 Mei 2025
-
BPK)memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dengan tingkat penyelesaian paling bagus
Rabu, 28 Mei 2025
-
BPK memberikan gambaran kepada pemerintah terkait langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan temuan-temuan
Rabu, 26 Maret 2025
-
Budi Prijono secara resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Jumat, 18 Oktober 2024
-
Yang perlu menjadi perhatian adalah konsistensi dalam penegakan hukum, khususnya perkara lingkungan hidup
Rabu, 25 September 2024
-
indak lanjut Kemenkumham terhadap temuan BPK per semester II tahun 2022 mencapai 91.8
Jumat, 4 Agustus 2023
-
Temuan BPK pada sejumlah PKBM di Bima telah dilakukan klarifikasi kepada para pihak
Minggu, 21 Mei 2023
-
KSB mengambil kebijakan untuk membackup dengan aplikasi Simda-Fmis, sehingga laporan keuangan dapat diselesaikan tepat waktu
Rabu, 15 Maret 2023
-
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp14,49 miliar pada paket pekerjaan percepatan jalan tahun jamak 2022 mendapat atensi.
Rabu, 1 Maret 2023
-
Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik
Selasa, 28 Februari 2023
-
Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam arahannya menyampaikan, pada tahun 2023 masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan
Rabu, 1 Februari 2023
-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB, mengeluarkan hasil audit penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa di Bima.
Sabtu, 24 Desember 2022
-
pemeriksaan BLT Dana Desa di Kabupaten Bima akan berlangsung selama 15 hari
Jumat, 9 September 2022
-
Sekretariat DPRD Kabupaten Bima membantah adanya reses fiktif yang dilakukan empat anggota setempat.
Senin, 6 Juni 2022
-
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta investigasi segera dilakuka karena menurutnya sudah melanggar sejumlah ketentuan yang berlaku
Selasa, 31 Mei 2022
-
Gubernur Provinsi NTB Zulkieflimansyah meminta jajarannya tidak lengah meski Pemprov mendapat opini WTP dari BPK
Rabu, 19 Mei 2021
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
