Berita Bima
Hasil Audit BLT Desa di Bima, BPK Perwakilan NTB Beri 3 Catatan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB, mengeluarkan hasil audit penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa di Bima.
Penulis: Atina | Editor: Robbyan Abel Ramdhon
lihat foto
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina
TRIBUNLOMBOK.COM, BIMA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB, mengeluarkan hasil audit penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa di Bima.
Hasil audit yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini, diserahkan BPK Perwakilan NTB langsung ke Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Aminurlah.
Hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2022, diserahkan pada Jumat (23/12/2022) di Kantor BPK Perwakilan NTB.
Hasil pemeriksaan BLT, diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTB Ade Iwan Ruswana.
Baca juga: Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin Didakwa Suap BPK Rp1,9 Miliar: Takut LKPD Dapat Opini Disclaimer
Ade Iwan Ruswana mengungkap, pemeriksaan kepatuhan juga ada yang bersifat tematik nasional, atau kinerja secara nasional dan dikoordinir oleh Pusat.
"Pemeriksaan BLT dari dana desa pada empat Kabupaten di NTB ditujukan untuk melihat efektivitas bantuan dana desa," ujarnya.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, ada beberapa catatan yang direkomendasikan.
Antara lain, agar dilakukan penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan BLT yang dibiayai dari dana desa, yang mencakup proses perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban.
Baca juga: DPRD KSB Minta Pemda Tingkatkan Pengawasan Internal agar Pengelolaan APBD Tak lLagi Jadi Temuan BPK
Kemudian, agar penyeluran BLT lebih secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat nilai dan menyusun bukti pertanggungjawaban yang valid dan lengkap.
Catatan rekomendasi selanjutnya, BPK meminta desa mengoptimalkan sosialisasi, pendampingan dan perencanaan pemeriksaan, pada tahun berjalan serta tindak tindak lanjut hasil pengawasan.
Sementara itu, Bupati Bima usai menerima LHP mengaku, hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi acuan bagi evaluasi penyaluran BLT di 191 desa.
Selain itu, hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi motivasi bagi aparat yang melaksanakan tugas di tingkat desa, untuk bekerja lebih profesional dan mematuhi prosedur.
Bergabung dengan Grup Telegram TribunLombok.com untuk update informasi terkini: https://t.me/tribunlombok.
