Rapim Perdana 2023, Bupati Lombok Barat Singgung Soal Pemeriksaan BPK Sampai Penanganan Stunting

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sinto

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat selalu melakukan rapat pimpinan membahas mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dan baru akan terlaksana melalui program-program pada setiap bidang.

pada hari ini Rabu (1/2/2023) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelar Rapat Pimpinan II Perdana Tahun 2023 yang diselenggarakan di Aula Kantor Bupati Lombok Barat.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam arahannya menyampaikan, pada tahun 2023 masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Pada awal tahun ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memulai pemeriksaan di Pemda Lombok Barat.

Baca juga: Pemenuhan Asupan Protein Hewani Bisa Cegah Anak Kena Stunting

Oleh karenanya, ia meminta kepada semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membantu dan memfasilitasi serta menjadi atensi dari semua jajaran.

"Awal tahun ini BPK akan mulai pemeriksaan mohon menjadi atensi kita bersama beserta semua jajaran", awalannya.

H Fauzan Khalid memaparkan lebih lanjut mengenai Hari Ulang Tahun (HUT) Lombok Barat Ke-65 pada tanggal 17 April 2023 dimana puncak peringatannya bertepatan dengan pelaksanaan ibadah puasa bulan Ramadhan 1444 H.

Dengan demikian even olahraga dalam rangka memeriahkan HUT Lobar harus selesai sebelum tanggal 23 Maret 2023.

Ia mendorong agar konteks ulang tahun lebih banyak untuk menggelar pasar murah dan pengobatan gratis bagi masyarakat.

"Kami dorong konteks ulang tahun lebih banyak adakan pasar murah, pengobatan gratis, dan even Olahraga antar sekolah atau pelajar," tambahnya.

H. Fauzan Khalid menambahkan sejak Covid-19 melanda PAD Lombok Barat tidak pernah tercapai sampai 100 persen.

Hal ini dipengaruhi oleh banyak sektor penumpang PAD terdampak sehingga target pembangunan fisik jalan sesuai RPJMD sampai tahun 2024 tingkat kematangan jalan 72 persen.

Sementara tingkat kematangan jalan tahun 2022 berkisar antara 66-67 persen.

Untuk memaksimalkan semua potensi sumber PAD dibutuhkan tenaga atau SDM yang memiliki sertifikat menilai wajib pajak.