Rapim Perdana 2023, Bupati Lombok Barat Singgung Soal Pemeriksaan BPK Sampai Penanganan Stunting

"Ada kesulitan kita di tenaga yang belum memiliki sertifikat untuk menilai wajib pajak. Intensifkan kerjasama dengan KPP Mataram", imbuhnya.

Fauzan menyinggung masalah masih tinggi kasus stunting di Lombok Barat.

Berdasarkan data SGI angka kasus stunting Lombok Barat sebesar 34 persen.

Hal ini menjadi perhatian dan harus segera disikapi dengan kebersamaan dan kolaborasi dari semua unsur Pemda.

Diantaranya untuk membentuk gerakan orang tua Asuh daerah.

"Kasus stunting penting untuk segera kita sikapi, buat gerakan orang tua asuh daerah, butuh kebersamaan dan kolaborasi", tutupnya.

Baca juga: BPK RI Jadikan Lombok Timur Sampel Pemeriksaan APBD Belanja Modal Infrastruktur

Sementara itu Sekretaris Daerah Pemkab Lombok Barat H Ilham menyampaikan bahwa tujuan diselenggarakan Rapim II yakni untuk rapat evaluasi sesuai dengan Perbup No. 29 Tahun 2016.

Kegiatan Rapim II diselenggarakan setiap sekali sebulan dengan tujuan mengevaluasi capaian-capaian program secara bulanan baik terkait PAD, serapan anggaran maupun program-program yang perlu mendapatkan perhatian pimpinan.

"Perlu kita refres kembali dasar kita melaksanakan Rapim II yakni Perbup No. 4 Tahun 2012 yang telah dirubah menjadi Perbup No. 29 Tahun 2016," jelasnya.

Hadir dalam kegiatan ini Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Sekda Lombok Barat H. Ilham, Inspektur Kab. Lombok Barat Hademan, Asisten I Setda Kab. Lombok Barat Agus Gunawan, Asisten II Setda Kab. Lombok Barat Rusditah, Kapala OPD dan Camat Lingkup Pemkab Lombok Barat.

(*)