Breaking News:

NTB Dapat WTP 10 Kali Beruntun, Gubernur: Setiap Rupiah dan Jengkal Aset Harus Kita Manfaatkan

Gubernur Provinsi NTB Zulkieflimansyah meminta jajarannya tidak lengah meski Pemprov mendapat opini WTP dari BPK

Penulis: Sirtupillaili | Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
Dok. Diskominfotik NTB
LAPORAN: Anggota IV BPK RI Isma Yatun (dua dari kiri) menyerahkan LHP BPK kepada Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda, Selasa (18/5/2021). 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Gubernur Provinsi NTB Zulkieflimansyah meminta jajarannya tidak lengah.

”Pengelolaan keuangan dan aset pemerintah Provinsi NTB harus bisa memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat,” kata Zulkieflimansyah, usai menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK, di kantor DPRD NTB, Selasa (18/5/2021).

Predikat WTP ke-10, kata Zul, akan meningkatkan kepercayaan diri dan menjadi penyemangat Pemerintah Provinsi NTB untuk meningkatkan tata kelola aset daerah.

”Sekaligus melanjutkan ikhtiar pengelolaan keuangan yang semakin baik di masa yang akan datang,”katanya.

Baca juga: BPK: Pemerintah Daerah di NTB Tidak Sekedar Kejar Opini WTP

Namun demikian, Zul tetap berharap seluruh jajaran pengelolaan keuangan dan aset terus meningkatkan kinerja.

Mereka mendapatkan amanah besar dari masyarakat untuk menjamin tata kelola keuangan dan aset daerah.

”Setiap rupiah dan setiap jengkal aset daerah harus bisa kita manfaatkan, dan harus bisa memberikan kemanfaatan sebesar- besarnya bagi kemakmuran masyarakat,” tegas Gubernur Zul.

Atas kinerja selama ini, Zul memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTB.

 “Saya memberikan apresiasi kepada sleuruh rekan-rekan OPD yang tetap bekerja luar biasa sehingga capaian ke-10 kali ini,” katanya.

Baca juga: BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp 2 Miliar pada Belanja Dana Covid-19 di NTB

LHP BPK atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LKPD) Pemprov NTB diserahkan Anggota IV BPK RI Isma Yatun.

Ia mengapresiasi capaian Pemprov NTB yang mempertahankan opini WTP 10 kali berturut-turut.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved