Target Pendapatan NTB Naik Menjadi Rp6,45 Triliun di APBD Perubahan 2025

Penyewa kemudian menyewakan dan menggadaikan aset Pemprov NTB ke pihak lain. 

Bahkan ada aset milik Pemprov NTB, namun pada kenyataannya memiliki sertifikat ganda atas nama orang lain. 

"Ada beberapa (aset) yang sudah dihibahkan, disewakan 15 tahun bahkan digadaikan atas nama orang lain," kata Iqbal.

Maka diputuskan moratorium hibah aset, dan melakukan sensus atau pendataan ulang. 

"Jadi masih butuh kerja keras, harapan kita tahun ini tahun pembenahan aset dulu," jelas Iqbal. 

Hal itu menjadi salah satu penyebab realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari aset jauh dari target. 

Pada tahun 2024 target PAD dari aset ini Rp2,17 miliar namun pada kenyataannya hanya Rp938 juta. 

Pengelolaan aset inipun sempat menjadi sorotan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.

Salah satu aset Pemprov NTB yang seharusnya banyak menyumbang PAD adalah lahan eks PT Gili Trawangan Indah (GTI) di Lombok Utara. 

Lahan tersebut miliki luas 65 hektare, dibagi dalam 761 kavling.

Namun hanya 52 yang memiliki izin sisanya disewakan secara ilegal.

Sewa-menyewa lahan di Gili Trawangan itu ditargetkan menyumbang PAD sampai Rp200 miliar, namun pada tahun 2024 hanya tercapai Rp2,5 miliar. 

(*)