KPK Ingatkan Potensi Konflik Kepentingan di Balik Koperasi Tambang di NTB

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar pengurusan tambang di Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak dibenturkan dengan konflik kepentingan menyusul pembentukan koperasi tambang. 

Kasatgas Korsup Wilayah V KPK Dian Patria mengatakan, pengelolaan tambang dengan pola pendirian koperasi tidak menjadi persoalan asalkan sesuai regulasi.

"Tapi jangan sampai di balik ini ada konflik kepentingan, ada suap menyuap dalam penentuannya, ada setoran-setoran itu saja yang saya ingatkan," kata Dian. 

Meskipun skema pengelolaan tambang rakyat dilakukan dengan sistem koperasi, dampak sosial dan lingkungannya tetap harus diperhatikan.

Pada Oktober 2024, KPK bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel salah satu tambang ilegal di wilayah Sekotong, Lombok Barat. 

Baca juga: DPRD NTB Sebut Koperasi Jadi Solusi Tambang Ilegal

Tambang tersebut berada dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT) dan memiliki omzet sampai Rp90 miliar per bulan atau Rp1,08 triliun setiap tahunnya. 

Dian menegaskan agar tidak ada upaya melegalkan lokasi yang seharusnya bukan sebagai kawasan pertambangan.

"Itu tidak bisa dilegalkan karena memang bukan kawasan WPR tetapi kawasan hutan," kata Dian. 

Berdasarkan data KPK, di wilayah Lombok Barat ada dua kawasan yang menjadi lokasi pertambangan rakyat yang terbagi dalam beberapa blok. 

Adapun yang sudah disegel KPK merupakan titik di luar kawasan itu.

Solusi Tambang Ilegal

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Syamsul Fikri menjawab tuntutan mahasiswa terkait tambang ilegal di Lombok dan Sumbawa. 

Dalam demonstrasi yang digelar di depan Kantor DPRD NTB, Kota Mataram, Rabu (27/8/2025), mahasiswa pengunjuk rasa menuntut agar pemerintah menghentikan segala bentuk aktivitas pertambangan ilegal.

Fikri mengatakan solusi dari pertambangan ilegal ini dengan pembentukan koperasi tambang.

Saat ini sudah ada 16 wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang mendapatkan izin pendirian koperasi.