TAG
tambang ilegal
-
Bareskrim Polri dan KPK turun tangan menangani kasus tambang ilegal di Sekotong Lombok Barat.
16 jam lalu
-
Tambang emas ilegal ini mampu menghasilkan omset Rp1,08 triliun per tahun dari aktivitas pertambangan diatas lahan seluas 98,16 hektare.
2 hari lalu
-
Aktivitas tambang emas ilegal yang berada di Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat ternyata sudah dipantau sejak tahun 2017 lalu.
2 hari lalu
-
KPK terus melakukan koordinasi dan supervisi terhadap aktivitas pertambangan di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat.
3 hari lalu
-
Iqbal membantah tambang tersebut dekat dengan Mandalika. Ia mengatakan lokasi yang dimaksud lembaga anti rasuah itu berada di kawasan Sekotong.
4 hari lalu
-
Kepala Desa Prabu mengaku ada tambang emas ilegal di wilayahnya, namun tambang emas itu sudah tak mampu beroperasi dalam jumlah besar.
7 hari lalu
-
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia hanya mengawasi pengelolaan tambang legal atau yang memiliki izin
Jumat, 24 Oktober 2025
-
Dugaan keterlibatan penyelenggara negara membuat KPK turun tangan langsung menangani kasus tambang ilegal Sekotong.
Jumat, 24 Oktober 2025
-
DLHK NTB mengungkapkan ada keterlibatan penyelenggara negara dalam kasus tambang ilegal di Sekotong.
Jumat, 24 Oktober 2025
-
Sudah tidak ada aktivitas penambang di NTB khususnya sejak ditutup KPK pada Oktober 2024
Kamis, 23 Oktober 2025
-
Aliansi Mahasiswa UGR Menggugat demo di depan kantor bupati dan DPRD Lombok Timur, Rabu 3/9/2025).
Kamis, 25 September 2025
-
Massa aksi yang menggelar aksi di DPRD NTB menyoroti tambang ilegal di Lombok Timur mencapai angka 300 lebih.
Rabu, 3 September 2025
-
Massa aksi menyampaikan tuntutan dengan menyoroti Gunung Rinjani, tambang ilegal galian C, hingga eksploitasi kawasan pesisir pantai
Rabu, 3 September 2025
-
KPK mewanti-wanti koperasi tambang rakyat rawan potensi suap dan setoran berkaitan dengan konflik kepentingan
Rabu, 3 September 2025
-
Menurut DPRD NTB, solusi dari pertambangan ilegal dengan pembentukan koperasi yang dikelola rakyat
Rabu, 27 Agustus 2025
-
Aliansi mahasiswa dan rakyat NTB meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan tunjangan DPR yang nilainya setara Rp3 juta per hari.
Rabu, 27 Agustus 2025
-
Ketua Komisi IV DPRD NTB Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, menegaskan bahwa seluruh tambang tanpa izin resmi adalah ilegal.
Selasa, 26 Agustus 2025
-
Prof. Arba menyoroti dinamika regulasi pertambangan di Indonesia yang kerap mengalami perubahan.
Jumat, 22 Agustus 2025
-
Meski aparat penegak hukum telah berupaya maksimal, aktivitas tambang tetap sulit dihentikan karena menyangkut kebutuhan masyarakat.
Senin, 18 Agustus 2025
-
Terungkap 1.063 titik pertambangan ilegal dengan potensi kerugian negara mencapai Rp300 triliun.
Minggu, 17 Agustus 2025
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
