37 Delegasi IFRC Kunjungi NTB, Tinjau Mitigasi Bencana Berbasis Komunitas

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Sebanyak 37 delegasi dari 18 negara anggota International Federation of the Red Cross (IFRC) atau Palang Merah Internasional dijadwalkan berkunjung ke Nusa Tenggara Barat (NTB) pekan ini.

Kunjungan tersebut akan berlangsung pada Rabu (15/10/2025) hingga Jumat (17/10/2025), dengan fokus utama untuk meninjau penerapan sistem peringatan dini bencana (Early Warning System/EWS) di kawasan pesisir Kecamatan Sekotong, Lombok Barat.

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) NTB, Lalu Herman Mahaputra, mengatakan bahwa visitasi ini merupakan bagian dari program internasional yang bertujuan melihat langsung model mitigasi bencana berbasis komunitas yang dikembangkan di NTB.

“Mereka akan audiensi dengan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, kunjungan ke Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD NTB, hingga peninjauan langsung sistem mitigasi di lapangan,” ujar Lalu Herman yang akrab disapa Jack, di Mataram, Senin (13/10/2025).

Menurut Jack, Kecamatan Sekotong dipilih sebagai lokasi kunjungan karena wilayah ini merupakan salah satu daerah pesisir yang rentan terhadap bencana banjir rob dan tsunami. Selain itu, Sekotong juga menjadi lokasi percontohan nasional dalam pengembangan EWS berbasis komunitas.

“Jadi kita harapkan nanti desa itu yang akan berdaya dulu, jadi bagaimana mengenali sinyal-sinyal dari bencana. Karena sudah dipasang alat di situ, di daerah Lombok Barat, itu akan mengetahui pakai sensor bilamana debit air laut meningkat. Itu potensi untuk terjadi banjir dan tsunami, kita sudah ada warning,” jelasnya.

Baca juga: Ketua Palang Merah Indonesia NTB Tanggap Cepat Soal Mitigasi Bencana di Daerah

Jack menuturkan, sistem yang dipasang bekerja dengan sensor pendeteksi perubahan debit air laut. Jika terjadi peningkatan signifikan, sistem akan mengirimkan sinyal ke BMKG dan dinas terkait untuk segera menyampaikan peringatan kepada masyarakat.

Tak hanya meninjau EWS, para delegasi juga dijadwalkan mengunjungi lokasi rehabilitasi pesisir, termasuk program penanaman mangrove di Sekotong, Lembar, dan Cemara yang telah berlangsung sejak 2013. Program ini merupakan bagian dari upaya mitigasi alami terhadap abrasi dan banjir pesisir.

Ketua PMI Lombok Barat, Haris Karnain, mengatakan bahwa kunjungan delegasi internasional ini merupakan bentuk pengakuan terhadap keberhasilan NTB dalam mengembangkan sistem mitigasi bencana yang berbasis pada peran aktif masyarakat.

“Nanti kita ajak ke Sekotong, di mana Sekotong ini bisa kita bilang langganan dalam hal bencana banjir. Baik itu banjir bandang dari hulu maupun banjir rob, karena di situ daerah pantai, pesisir,” ujar Haris.

Ia menambahkan, NTB saat ini menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki Kelompok Kerja Aksi Antisipasi Bencana (Pokja AA) berbasis masyarakat. Model ini dinilai sukses dan menjadi rujukan nasional, sehingga menarik perhatian negara-negara donor untuk melihat implementasinya secara langsung.

“Jadi kita memang percontohan nasional, hanya di sini dia implementasinya. NTB juga memang baru punya kelompok kerja aksi antisipasi (Pokja AA). Jadi barang ini se-Indonesia baru di NTB. Makanya negara-negara donor ini mau berkunjung untuk melihat bentuk implementasinya langsung dari komunitas, dari masyarakat,” jelas Haris.

Baca juga: 10 Link Twibbon Hari Palang Merah Sedunia Kamis 8 Mei 2025 Terbaru Gratis, Bisa Jadi Story WhatsApp!

Dalam tiga bulan terakhir, PMI juga telah memasang alat deteksi banjir di sejumlah titik rawan, termasuk di daerah aliran sungai yang kerap terdampak banjir musiman. Tujuannya, agar masyarakat bisa mendapatkan peringatan dini dan melakukan evakuasi secara mandiri.

“Sebenarnya programnya sudah berjalan tiga bulan ini. Kita pasang alat detektor di situ, di mana nanti ketika ada volume air dari hulu maupun dari banjir rob, itu akan ada peringatan dini. Nanti masyarakat bisa segera evakuasi untuk mencegah korban harta, korban jiwa,” pungkasnya.

(*)