Kapolda NTB, Gubernur, Kakanwil Kemenkumham, dan BP2MI Kompak Bersinergi Lawan TPPO
Polda NTB, Pemprov NTB, Kanwil Kemenkumham NTB, dan BP2MI menandatangani MoU tentang Pencegahan, Penegakan Hukum dan Perlindungan PMI
“NTB menjadi salah satu empat kantong utama. Jadi ukurannya tiga provinsi di Jawa dan langsung NTB. Banyak ilegal. Calo pesta pora di luar sana, jadi MoU ini mengingatkan mereka yang pesta pora di sana,” tegasnya.
Baca juga: Anggota DPR RI HBK Desak Polisi Usut TPPO PMI Asal NTB yang Disiksa Majikan di Libya
Berdasarkan Bank Dunia, ata dia, ada 9 juta pekerja migran Indonesia di luar negeri tapi yang resmi hanya 4,7 juta.
“Modusnya mereka domestik pergi ke Batam dulu, dari sana dimainkan oleh calo,” ujar dia.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Romi Yudianto mengatakan sangat mendukung langkah Kapolda dalam memberantas TPPO.
“Kami mendukung sekali karena ini langkah strategis dan kami tidak bisa sendiri untuk memberantas TPPO dan memang sejak 2017 kami coba menunda keberangkatan. Dari tingkat bawah dimulai dari tingkat kelurahan desa. Kami akan melakukan penyuluhan hukum,” ujar dia.
(*)
3 BLUD Kelautan Pemprov NTB Terancam Dibubarkan Meski Punya Potensi Sumbang PAD |
![]() |
---|
Gubernur NTB Temui Menhub untuk Memperkuat Konektivitas, Seaplane hingga Bus Listrik |
![]() |
---|
Rekonstruksi Ulang Kasus Kematian Brigadir Nurhadi Dijadwalkan Pekan Depan |
![]() |
---|
Ekonomi NTB Triwulan II Tumbuh 6,56 Persen Dibanding Triwulan I 2025 |
![]() |
---|
Evakuasi Korban Insiden Gunung Rinjani Pakai Helikopter Perlu Asuransi? |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.