Seleksi Jabatan Eselon III Pemprov NTB Masih Minim Pelamar

Ringkasan Berita:

• Pemprov NTB membuka pendaftaran jabatan Eselon III
• Seleksi administrasi akan selesai dilakukan pada 11 November 2025
• Tidak semua jabatan lowong akan diisi

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendaftar beauty contest jabatan administrator atau eselon III sebagai dasar untuk mutasi dan rotasi. 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Tri Budiprayitno menyampaikan, saat ini pendaftar masih sedikit. 

Meski demikian, pendaftar ditaksir akan mulai membludak di menjelang akhir waktu. 

"Biasanya memang di ujung waktu kontestan akan menginput (berkas), yang pasti dalam beberapa hari ini banyak melayani konsultasi dari teman-teman yang ingin ikut beauty contest," kata Yiyit sapaan karibnya, Rabu (5/11/2025). 

Sesuai dengan jadwal yang telah dibuat, pengunggahan berkas akan ditutup pada 9 November 2025. 

Baca juga: Penyebab Rp233 Triliun Anggaran Pemda Masih di Bank: Pembayaran Ditahan hingga Mutasi Pejabat

Seleksi administrasi akan selesai dilakukan pada 11 November 2025.

Yiyit mengatakan saat ini jumlah posisi eselon III yang kosong sebanyak 49 jabatan. 

Tidak semua jabatan lowong akan diisi mengingat ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terdampak struktur organisasi perangkat daerah (SOTK) baru. 

"Kita lihat mungkin yang didahulukan adalah jabatan yang lowong pada perangkat daerah yang tetap atau tidak terdampak SOTK," kata Yiyit. 

Beberapa jabatan yang terdampak SOTK baru di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dan Dinas Perumahan dan Pemukiman

Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) itu mengatakan, skema beauty contest dipilih untuk menilai sumber daya manusia (SDM) Pemprov NTB sesuai dengan posisi yang dilamar. 

Selain melayani konsultasi pejabat yang ikut seleksi jabatan administrator, BKD juga memperoses sejumlah pejabat yang hijrah dari jabatan struktural ke fungsional. 

(*)