PDIP - Gelora Bertemu Usai Dituding Tunggangi Polemik Utang Pemprov NTB ke Kontraktor

"Langkah berikutnya kami para kontraktor akan menyegel kantor BPKAD," ucap Fathurrahman.

Kontraktor asal Lombok Barat Ahmad Amrullah mengkritisi alibi yang selama ini sering disampaikan Pemprov NTB yakni pandemi Covid-19.

Menurutnya, alasan wabah Covid-19 dan bencana alam dinilainya sudah tidak berterima.

"Kalau alasannya Covid, kok event-event internaisonal di NTB seperti MXGP tetap jalan? Coba uang itu dipakai bayar utang," bebernya.

Dia menampik penjelasan Gubernur NTB yang menyebut ada muatan politis di balik protes para kontraktor.

"Ini murni jeritan kontraktor menuntut hak untuk dibayar. Jangan juga melempar bola panas ke OPD, karena kebijakan ada pada gubernur," ujar Amrullah.

Kontraktor asal Lombok Tengah yakni Willy menegaskan pihaknya bersepakat untuk tidak mengerjakan proyek tahun 2023 sebelum ada kejelasan pembayaran proyek 2022.

Jikapun nanti utang 2022 telah terbayar, pihaknya meminta kepastian pembayaran proyek yang dikerjakan tahun 2023. Jangan sampai menjadi utang lagi.

"Kami para kontraktor bersepakat tidak akan meengerjakan pekerjaan atau proyek tahun 2023 sebelum ada kejelasan dan kepastian pembayaran pekerjaan tahun 2022," ucapnya.

(*)