Ketua PDIP NTB Rahmat Hidayat: Kader Terlibat Pokir Siluman DPRD NTB Akan Dipecat

Ketua DPD PDIP NTB, Rahmat Hidayat, menegaskan akan memecat kader yang kedapatan bermain dalam kasus pokir siluman DPRD NTB.

Penulis: Ahmad Wawan Sugandika | Editor: Laelatunniam
TRIBUNLOMBOK.COM/WAWAN SUGANDIKA
POKIR SILUMAN - Ketua DPD PDIP NTB, Rahmat Hidayat saat ditemui pada acara Konferda PDIP NTB di Hotel Lombok Raya, Senin (27/10/2025). Rahmat Hidayat menegaskan akan memecat kader yang kedapatan bermain dalam kasus pokir siluman DPRD NTB. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Ketua DPD PDIP NTB, Rahmat Hidayat, menegaskan akan memecat kader yang kedapatan bermain dalam kasus pokir siluman DPRD NTB.

Penegasan itu disampaikan Rahmat Hidayat saat ditemui TribunLombok.com di sela acara Konferensi Daerah (Konferda) yang diadakan di Hotel Lombok Raya, Senin (27/10/2025).

“Sekarang, kalau ada kader yang ternyata terlibat dalam korupsi (Pokir Siluman DPRD NTB) apa yang saya lakukan? Saya pecat,” tegas Rahmat.

“Tidak ada cerita. Begitu dia jadi tersangka, saya pecat. Tidak ada kompromi. Dari awal saya sudah bilang, saya menjadi anggota DPRD sejak Orde Baru, sejak masih ada operasi ABRI, bukan baru sekarang,” lanjutnya.

Dia juga menegaskan, kader partai PDIP dimintanya untuk terlibat aktif mengawal kasus pokir siluman DPRD NTB ini.

“Utamanya dalam hal bansos, saya kira harus jelas seperti apa yang diharapkan kepada kader-kader. Kalau seperti main Pokir, ada aturannya, berapa yang harus didapat, siapa yang mengerjakan, semuanya harus transparan. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Si ini dapat sekian, si itu dapat sekian, dan siapa yang mengerjakan harus jelas. Tidak boleh dikerjakan untuk kepentingan pribadi,” jelasnya.

Dia juga menyinggung banyaknya anggota DPRD saat ini yang hanya diam dan senang di dalam ruangannya, tanpa turun langsung melihat keadaan rakyat.

“Dulu, ketika saya menjadi pimpinan DPR Provinsi pun, saya turun ke bawah, mendatangi rakyat, karena semua anggaran APBD itu harus diawasi,” katanya.

Lebih jauh Rahmat juga akan mengawal kasus pokir siluman ini hingga ke pusat. Dia juga meminta kepada kader PDIP di DPR RI untuk bersama mengawal kasus ini agar terbuka sejelas-jelasnya.

Rahmat juga mendukung langkah Guru Besar FHISIP Unram, TGH Najamudin untuk tetap bersuara dan mengawal kasus pokir siluman ini.

“Semua dibawa ke mana saja, saya dukung, saya mendukung apa yang dilakukan oleh Najamudin, karena apa yang dilakukan itu adalah pembelajaran, bukan hanya untuk siapa-siapa, tapi untuk kita semua,” pungkasnya.

 

Sumber: Tribun Lombok
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved