Momen Konferda PDIP, Rahmat Hidayat Minta Semua Kader Partai Kawal Pokir Siluman DPRD NTB

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM – Konferensi Daerah (Konferda) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan di Nusa Tenggara Barat (NTB), Rahmat Hidayat selaku Ketua DPD I PDIP NTB menyinggung masalah pokir siluman di lingkungan DPRD NTB.

Menurut Rahmat, kasus pokir siluman yang terjadi saat ini telah mencoreng nama besar DPRD NTB. Oleh karena itu, dia meminta semua kader partai mengawal kasus tersebut hingga terbuka sejelas-jelasnya.

“Di NTB lagi heboh dengan dana Siluman dan BLT yang disalahgunakan, maka PDIP mengambil tindakan tidak ikut serta dalam penerimaan APBD satu tahun ini,” ucap Rahmat di depan anggota partai yang hadir di Konferda PDIP NTB di Hotel Lombok Raya, Senin (27/10).

Diingatkannya, posisi kader partai PDIP saat ini bukan sebagai oposisi, namun menjadi teman rakyat membangun daerah dan negara.

Dia juga menegaskan, seluruh kader partai PDIP bukan pedagang politik, melainkan pejuang ideologis.

“PDIP adalah partai yang tumbuh dalam semangat kemandirian bangasa. Berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, itu kompas perjuangan yang tidak boleh pudar,” tegasnya.

Saat ini, lanjut dia, kasus dana pokir siluman DPRD NTB telah nyata bertentangan dengan ideologi dari partai PDIP sendiri.

Untuk itu, dia juga mengingatkan bagi kader partai agar jangan terlibat dalam kasus pokir siluman tersebut.

“Saya minta pada kader (PDIP NTB) jangan main-main, itu pokir di mainkan, hati-hati kawan penyusun APBD. Ini di NTB lagi heboh, di Kejati, Kejari, Kejagung, dan Polda heboh,” katanya.

Dia juga meminta semua kader, bukan hanya saja yang ada di NTB namun juga di pusat agar betul-betul memantau kasus pokir siluman DPRD NTB ini.

“Di NTB dalam kondisi tidak baik baik saja, apa yang terjadi di NTB supaya lebih diteropong kejadian ini, memalukan, rakyat kecil pun tau,” katanya.

Rahmat juga menyebut kasus pembakaran yang dilakukan terhadap kantor DPRD NTB tersebut bermuara dari kasus pokir siluman yang ingin ditutup-tutupi.

“Kenapa kantor DPRD yang dibakar, lah yang dibakar pertama ruang ketua DPRD NTB, karena terdengar oleh rakyat uang haram itu di bagi - bagi. Masalah ini (sekarang) ditangani Kapolda, Kejaksaan dan mohon jangan nggak dikawal,” pungkasnya.