Resmi! Rahmat Hidayat Terpilih Lagi Pimpin DPD PDIP NTB, Ingatkan Kader Dahulukan Kepentingan Rakyat

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Konferensi Daerah (Konferda) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi telah menetapkan Rahmat Hidayat sebagai Ketua DPD PDIP NTB periode 2025-2030.

Terpilihnya Rahmat Hidayat sebelumnya telah melalui rangkaian pertimbangan hingga psikotes yang dilakukan oleh DPP PDIP, serta berdasarkan Keputusan Rapat Pleno DPD PDIP NTB yang diikuti seluruh DPC dan PAC PDIP di NTB.

Ketua DPD PDIP NTB terpilih, Rahmat Hidayat, menegaskan para kader PDIP NTB untuk lebih mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi.

“Jadi, jangan jadikan diri sendiri sebagai "tukang" yang hanya mencari keuntungan pribadi. Jangan barter diri dengan materi, tapi barterlah diri dengan kepentingan rakyat,” ucap Rahmat saat ditemui TribunLombok.com, Senin (27/10/2025).

Dia juga menegaskan, PDIP bukan partai oposisi, melainkan partai yang berdiri dan bersuara demi kemajuan bangsa dan daerah.

“Tidak ada oposisi, tidak ada partai oposisi. Kita bersama-sama membangun daerah, membangun negara ini. Jika ada kebijakan yang baik, kita harus dukung. Tapi kalau ada yang jelek, kita harus koreksi,” katanya.

PDIP, katanya, harus menjadi partai yang punya sikap korektif dan juga konstruktif. Artinya, partai PDIP harus menjadi partai politik yang berfokus pada upaya memperbaiki kesalahan, masalah, atau ketidaksesuaian yang terjadi dalam sistem pemerintahan atau kebijakan yang ada.

“Selama bertahun-tahun, inilah yang saya tanamkan kepada seluruh kader partai. Kalau ada yang kena masalah, ya itu untuk pembelajaran pribadi saja,” pungkasnya.

Sebelumnya, Rahmat juga mengingatkan kader partai agar jangan terlibat dalam kasus apa pun, utamanya pada kasus Pokir siluman yang kini menjangkiti DPRD NTB.

Rahmat menegaskan akan memecat kader yang kedapatan bermain dalam kasus Pokir siluman DPRD NTB.

“Sekarang, kalau ada kader yang ternyata terlibat dalam korupsi (Pokir Siluman DPRD NTB) apa yang saya lakukan? Saya pecat,” tegas Rahmat.

“Tidak ada cerita. Begitu dia jadi tersangka, saya pecat. Tidak ada kompromi. Dari awal saya sudah bilang, saya menjadi anggota DPRD sejak Orde Baru, sejak masih ada operasi ABRI, bukan baru sekarang,” lanjutnya.

Dia juga menegaskan, kader partai PDIP diminta untuk terlibat aktif mengawal kasus Pokir siluman DPRD NTB ini.

“Utamanya dalam hal bansos, saya kira harus jelas seperti apa yang diharapkan kepada kader-kader. Kalau seperti main Pokir, ada aturannya, berapa yang harus didapat, siapa yang mengerjakan, semuanya harus transparan. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Si ini dapat sekian, si itu dapat sekian, dan siapa yang mengerjakan harus jelas. Tidak boleh dikerjakan untuk kepentingan pribadi,” jelasnya.