Ahsanul Khalik Mengabdi dengan Hati, Memimpin dengan Solusi

Oleh: Dr. Hamdan Baharuddin
Pendiri Yayasan Yasin Berkah Nusantara

Dari lorong-lorong kampung di Cakranegara hingga panggung nasional penanganan bencana dan sosial, nama Ahsanul Khalik menjadi salah satu figur birokrasi yang menonjol dari Nusa Tenggara Barat.

Karier pengabdian Ahsanul Khalik, mulai dari titik paling akar dalam struktur birokrasi: sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat di Kantor Camat Cakranegara, Kota Mataram. 

Dari sana, ia menapaki jenjang demi jenjang—menjadi Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, hingga dipercaya oleh Wali Kota Mataram menjadi Camat Cakranegara selama lima tahun (2008–2013)

Di tangan Ahsanul Khalik, Cakranegara tidak hanya menjadi kawasan strategis perdagangan, tapi juga model pengelolaan pelayanan publik yang humanis dan responsif. 

Ia bahkan dapat penobatan sebagai Camat Terbaik se-NTB pada 2011 oleh Gubernur NTB kala itu, TGB. Muhammad Zainul Majdi.

Lima tahun menjabat, ia memilih berhenti dari jabatan camat. 

Baca juga: Rekam Jejak Ahsanul Halik, Staf Ahli Gubernur yang Lulus Seleksi Administrasi Calon Sekda NTB

Kepada Wali Kota Mataram, ia menyampaikan langsung niatnya untuk menyumbang lebih banyak di bidang lain. 

Ahsanul pun dapat penunjukan sebagai Staf Ahli Penanganan Kemiskinan selama lima bulan, sebelum akhirnya dilantik sebagai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram.

Tak lama berselang, tantangan baru datang. Ia mengikuti seleksi terbuka untuk jabatan Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB. 

Dari 19 peserta, Gubernur TGB memilih dan melantiknya pada November 2016.

Pelantikan itu menjadi titik awal rangkaian peristiwa besar yang menguji kepemimpinannya.

Respons Cepat di Tengah Tragedi

Hanya beberapa pekan usai dilantik, tragedi menimpa warga NTB yang menjadi calon TKI di Malaysia. 

Kapal tenggelam, dan belasan warga NTB meninggal. Ahsanul Khalik diberi mandat langsung oleh Gubernur untuk menangani proses pemulangan jenazah—tugas yang seharusnya menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja. 

Namun, berkat koordinasi cepat dan kepekaan sosialnya, seluruh jenazah berhasil dipulangkan dengan layak.