Ketika Angka Ketimpangan Gender Turun, Mengapa Perempuan NTB Masih Tertinggal?

Oleh: Suherman
Penulias adalah Peneliti pada Lombok Research Center (LRC)

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Kurang lebih seminggu yang lalu saya menerima pesan singkat dari seorang teman yang memberikan suatu link berita mengenai siaran pers dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Isi berita itu adalah mengenai penurunan ketimpangan gender di NTB dalam lima tahun terakhir. Yang membuat saya tertarik adalah isi pesan dari teman yang cenderung “menggelitik” mengatakan ada yang sedang bangga dengan angka penurunan ketimpangan gender di NTB. 

Selesai membaca isi berita dari link yang diberikan oleh teman itu, saya berpikir benarkah dengan semakin menurunnya angka ketimpangan gender, kemudian kita harus menganggap bahwa keadaan perempuan secara otomatis membaik? Bagi saya, setelah membaca berita resmi BPS NTB terkait dengan turunnya angka indeks ketimpangan gender NTB melihat adanya paradoks, yaitu apakah hidup perempuan NTB saat ini bergerak secepat angka-angka yang menjadi laporan pemerintah. 

Berdasarkan berita resmi statistik BPS yang dikeluarkan pada (6/5/2026), tercatat Indeks ketimpangan Gender (IKG) Provinsi NTB pada tahun 2025 turun dari 0,530 menjadi 0.515. Pemerintah Provinsi NTB menyatakan bahwa penurunan angka IKG tahun ini merepresentasikan kesetaraan gender di NTB yang semakin membaik. Saya yang agak tergelitik oleh pesan teks dari teman itu tentu berusaha melihat angkaangka dengan realita serta berbagai data yang terkait dengan keseteraan gender, khususnya di NTB. 

Baca juga: Menolak Kereta Gantung Rinjani, Menjaga Harga Sebuah Keaslian

Dalam politik, saya masih melihat perempuan masih tertinggal. Saya tidak melihat dalam persentase jumlah keterwakilan di parlemen tapi lebih pada partisipasi politik perempuan dalam setiap pengambilan kebijakan di berbagai level. Di sektor pendidikan, perempuan masih rentan mengalami putus sekolah, di sektor ketenagakerjaan perempuan masih dibayangi oleh situasi yang tidak aman dalam bekerja, bahkan perempuan masih menjadi korban utama dalam kekerasan. Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan lagi apakah indeks ketimpangan menurun, melainkan: apakah perempuan benar-benar hidup lebih setara? 

Ketika Statistik Tidak Selalu Menggambarkan Kenyataan 

Angka IKG Provinsi NTB masih berada di bawah angka nasional yang berada pada angka 0,402. Bandingkan dengan NTB yang masih tertinggal berada di angka 0,515 (BPS, 2026). Dari angka ini kita sudah dapat melihat bahwa tingkat ketimpangan gender NTB masih jauh dibandingkan rata-rata nasional. Bahkan NTB masih berada dalam kelompok provinsi dengan ketimpangan gender yang relatif besar dibanding banyak daerah lain di Indonesia.  

Bagi saya ukuran kesehatan produksi, pendidikan, keterwakilan politik dan pasar kerja yang menjadi pendukung untuk mengukur IKG menjadi persoalan dan tidak menjawab persoalan ketimpangan gender secara luas. Padahal ketimpangan gender hidup jauh lebih dalam dari sekadar indikator statistik. Ia hadir dalam kehidupan sehari-hari: 

• ketika anak perempuan berhenti sekolah lebih cepat,  

• ketika perempuan harus memilih antara bekerja atau mengurus rumah,  

• ketika suara perempuan hampir tidak terdengar di ruang politik,  

• dan ketika tubuh perempuan masih menjadi sasaran kekerasan.  

Karena itu, penurunan IKG tidak bisa langsung diterjemahkan sebagai keberhasilan penuh pembangunan gender di NTB. Mungkin ini akan menjadi perdebatan, tapi sebagai pemerhati sosial yang bernaung di suatu organisasi yang sedang menjalankan suatu program untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, saya tidak ingin melihat ketimpangan gender ini secara sempit dengan berlandaskan empat sektor itu saja. 

Politik Masih Menjadi Ruang yang Sulit untuk Perempuan 

Salah satu data paling mencolok dalam laporan BPS NTB adalah rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen. Pada 2025, perempuan hanya mengisi 10,77 persen kursi legislatif, sedangkan laki-laki mencapai 89,23 persen.  Angka ini bahkan belum mendekati target afirmasi 30 persen keterwakilan perempuan yang selama ini didorong dalam kebijakan nasional. 

Masalahnya bukan sekadar jumlah kursi. Rendahnya representasi perempuan berarti pengalaman perempuan juga minim hadir dalam proses pengambilan keputusan. Ketika parlemen terlalu maskulin, isu-isu seperti kekerasan seksual, perlindungan pekerja perempuan, kesehatan reproduksi, dan beban pengasuhan sering kali tidak menjadi prioritas utama.  Padahal perempuan mengalami persoalan itu setiap hari. Politik akhirnya menjadi ruang yang menentukan hidup perempuan, tetapi perempuan sendiri belum benar-benar diberi ruang yang cukup di dalamnya. 

Pendidikan Perempuan Meningkat, Tetapi Kerentanannya Belum Hilang 

Data BPS juga mencatat bahwa perempuan usia 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas meningkat menjadi 30,96 persen pada 2025. Namun laki-laki masih jauh lebih tinggi, yakni 41,80 persen.  Kesenjangan ini menunjukkan bahwa akses pendidikan perempuan memang membaik, tetapi belum setara.