Menguji Janji 'Makmur Mendunia' dari Ruang Kelas SMAN 7 Mataram

Oleh : Maharani
Penulis adalah Peneliti Lombok Research Center (LRC)

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pada tanggal 19 mei 2026 yang lalu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) baru saja menerima penghargaan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan tersebut tentu patut diapresiasi sebagai bentuk pengakuan atas capaian tata kelola pemerintahan daerah. Bahkan NTB diganjar dengan hadiah sebesar 3 miliar rupiah.  Namun, di tengah euforia penghargaan itu, publik justru dikejutkan oleh peristiwa ambruknya atap ruang kelas di SMAN 7 Mataram yang menyebabkan sejumlah siswa terluka.

Peristiwa runtuhnya atap sekolah SMAN 7 Mataram ini bukan sekadar kecelakaan bangunan biasa. Ia adalah simbol dari kelalaian panjang dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di NTB. Sebab, pembangunan SDM tidak cukup hanya diukur melalui indeks, seminar, pelatihan, atau pidato-pidato besar tentang generasi emas atau NTB mendunia. Pembangunan SDM dimulai dari hal paling dasar yaitu memastikan anak-anak dapat belajar dengan aman, nyaman, dan bermartabat di ruang pendidikan yang layak untuk mereka.

Selain persolana infrastruktur, permasalahan dasar lainnya yaitu banyaknya angka putus sekolah di NTB pada jenjang SMA/SMK tahun 2026 masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan sumber daya manusia daerah. Berdasarkan data terbaru, tercatat sekitar 20.084 anak usia SMA/SMK sederajat di NTB tidak mengenyam pendidikan. Angka tersebut mencakup anak yang putus sekolah, tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus SMP, maupun yang belum pernah bersekolah. Secara keseluruhan, jumlah anak tidak sekolah di NTB pada tahun 2026 mencapai lebih dari 70 ribu anak, dengan sekitar 16 ribu di antaranya merupakan kategori putus sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses dan keberlanjutan pendidikan menengah di NTB masih menghadapi persoalan struktural yang cukup kompleks.

Baca juga: Detik-detik Atap Gedung SMA 7 Mataram Ambruk, Suaranya Seperti Batu Berjatuhan

Tingginya angka putus sekolah tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, tingginya biaya pendidikan tidak langsung seperti seragam dan transportasi, hingga persoalan sosial seperti pernikahan usia dini dan anak yang memilih bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Lebih anehnya lagi, ditengah persoalan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB bekerjasama dengan Dinas Pendidikan mengusulkan adanya umsbangan pendidikan oleh orang tua. Usulan ini bahkan diperkuat dengan keluarnya rancangan Peraturan Daerah (perda) sumbangan pendidikan. Mudah-mudahan rancangan perda ini tidak akan menambah angka utus sekolah yang sudah tinggi tersebut.

Selain itu, kualitas sarana pendidikan juga menjadi persoalan penting. Pemerintah daerah mencatat lebih dari 4.000 ruang kelas SMA/SMK di NTB mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan pendidikan di NTB tidak hanya menghadapi tantangan akses, tetapi juga kualitas dan keamanan infrastruktur pendidikan. Situasi ini menjadi perhatian penting karena berpotensi menghambat target peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pencapaian pembangunan berkelanjutan di daerah.

Ironisnya, ketika pemerintah berbicara mengenai transformasi pendidikan, digitalisasi sekolah, hingga peningkatan kualitas generasi muda NTB, justru ada ruang kelas yang tak mampu menopang atapnya sendiri. Ada anak-anak yang trauma belajar diruang kelasnya sendiri. Bagaimana mungkin kita membayangkan lahirnya SDM unggul jika keselamatan siswa di sekolah saja belum menjadi prioritas utama?

Pelajaran dari Ambruknya SMA 7

Ambruknya atap sekolah di SMAN 7 Mataram memperlihatkan adanya persoalan serius dalam perhatian pemerintah terhadap infrastruktur pendidikan. Selama ini pembangunan sering kali lebih menonjolkan proyek-proyek yang terlihat megah secara visual dan bernilai politis tinggi. Sementara itu, banyak fasilitas pendidikan mengalami penuaan, minim perawatan, dan luput dari pengawasan berkala.

Padahal sekolah bukan sekadar bangunan administratif. Sekolah adalah ruang pembentukan masa depan daerah. Ketika ruang belajar rusak, bocor, retak, bahkan roboh, maka yang sebenarnya runtuh adalah rasa aman peserta didik terhadap negara dan pemerintahnya. Rasa aman ini akan mempengaruhi psikologis anak-anak yang setiap hari berada diruang-ruang tersebut.

Kita tidak boleh menunggu korban jiwa untuk menyadari bahwa infrastruktur pendidikan adalah bagian penting dari investasi SDM. Lima siswa yang terluka dalam peristiwa tersebut mungkin telah mendapat pengobatan dan pendampingan dari pemerintah. Namun trauma psikologis mereka tidak mudah hilang begitu saja. Anak-anak yang datang ke sekolah untuk belajar justru harus menghadapi ketakutan akibat kelalaian sistem. Kebobrokan perencanaan yang tidak terfokus dan tidak memiliki skala prioritas.

Dalam konteks pembangunan daerah, persoalan ini juga menunjukkan bahwa penghargaan tidak selalu identik dengan kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat secara langsung. Penghargaan bisa menjadi indikator administratif, tetapi keselamatan warga dan penerus bangsa adalah indikator capaian pembangunan yang inklusif dan tertuang dalam SDGs dan ini merupakan sebuah indikator penting dari keberhasilan pemerintahan.

Karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi bangunan sekolah di seluruh NTB, bukan hanya setelah muncul kejadian viral. Audit infrastruktur pendidikan harus menjadi agenda prioritas. Jangan sampai masih ada sekolah-sekolah lain dengan kondisi atap rapuh, tiang retak, atau bangunan yang sudah tidak layak pakai tetapi tetap digunakan karena keterbatasan anggaran dan lemahnya pengawasan.

Lebih jauh lagi, peristiwa ini harus menjadi momentum untuk mengubah paradigma pembangunan SDM di NTB. Selama ini pembangunan SDM sering dipahami secara abstrak dan seremonial. Padahal kualitas manusia sangat berkaitan dengan kualitas ruang hidup yang disediakan negara. Anak yang belajar di sekolah aman tentu memiliki ketenangan psikologis berbeda dibanding anak yang setiap hari belajar di bangunan yang mengkhawatirkan.

Pemerintah NTB tentu memiliki niat baik dalam memajukan pendidikan. Namun niat baik harus diwujudkan melalui kebijakan yang konkret dan berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat. Jangan sampai penghargaan dari pusat justru membuat pemerintah terlena terhadap persoalan-persoalan mendasar di lapangan.

Masyarakat juga perlu melihat pembangunan secara lebih kritis. Ukuran keberhasilan daerah tidak cukup dilihat dari jumlah penghargaan, slogan pembangunan, atau pencitraan media sosial pemerintah. Keberhasilan sesungguhnya terlihat dari apakah anak-anak dapat bersekolah dengan aman, apakah guru dapat mengajar dengan nyaman, dan apakah fasilitas publik benar-benar dirawat secara serius.