Di Balik Pertumbuhan Ekonomi 13,64 Persen, Ada Pertanian yang Terabaikan

Oleh : Maharani
Penulis adalah Peneliti Lombok Research Center (LRC)

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Beberapa hari ini, media online diramaikan oleh berita terkait dengan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang melesat cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 13,64 persen memang layak dicatat sebagai capaian tinggi. Angka itu menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi bergerak, investasi berjalan, dan sektor-sektor tertentu mengalami lonjakan produksi yang signifikan. Namun, pertanyaan mendasarnya bukan sekadar apakah ekonomi NTB tumbuh atau tidak, melainkan: siapa yang benar-benar merasakan pertumbuhan tersebut?

Di tengah klaim bahwa ekonomi NTB sedang tumbuh kuat, ada satu realitas yang kerap terabaikan: fondasi utama ekonomi daerah ini sesungguhnya masih bertumpu pada sektor pertanian. Bagi NTB, pertanian bukan sekadar angka dalam laporan PDRB, melainkan ruang hidup masyarakat desa, sumber pekerjaan terbesar, sekaligus penyangga ekonomi keluarga. Karena itu, ketika pembangunan terlalu fokus pada sektor modern dan industri ekstraktif, maka pertumbuhan ekonomi berisiko kehilangan basis sosialnya.

Memang benar secara statistik hampir seluruh sektor di NTB mengalami pertumbuhan. Namun dalam perspektif ekonomi pembangunan modern, tingginya pertumbuhan tidak otomatis menunjukkan distribusi kesejahteraan yang merata. Berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai penguatan sektor berbasis rakyat cenderung memperlebar ketimpangan sosial dan memperlemah ketahanan ekonomi lokal. Laporan FAO (2023) dan UNDP (2024) beberapa tahun terakhir bahkan menegaskan bahwa sektor pertanian di wilayah berkembang memiliki peran paling strategis dalam menciptakan pertumbuhan yang inklusif karena langsung berkaitan dengan pangan, tenaga kerja, dan stabilitas sosial masyarakat pedesaan.

Baca juga: Ekonomi NTB Tumbuh 13,64 Persen, Pengangguran Terbuka Turun

Di NTB, paradoks itu terlihat cukup jelas. Industri pengolahan mampu tumbuh di atas 60 persen dan pertambangan lebih dari 31 persen, tetapi sektor pertanian yang menjadi tumpuan hidup mayoritas masyarakat hanya tumbuh sekitar 10 persen. Padahal sektor inilah yang menyerap tenaga kerja terbesar di NTB, terutama masyarakat desa dan kelompok berpendapatan rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi NTB masih lebih kuat dinikmati sektor padat modal dibanding sektor yang langsung menopang kehidupan rakyat banyak.

Studi yang dilakukan oleh Sachs, dkk. (2001) juga menunjukkan bahwa daerah dengan ketergantungan tinggi pada sektor ekstraktif cenderung mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dan rentan terhadap gejolak harga komoditas global. Sebaliknya, daerah yang memperkuat sektor pertanian dan ekonomi desa memiliki daya tahan sosial-ekonomi yang lebih stabil dalam jangka panjang. Karena itu, menjadikan pertanian sebagai prioritas pembangunan bukan sekadar soal nostalgia ekonomi agraris, tetapi strategi penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi NTB benar-benar berakar pada kesejahteraan masyarakatnya.

Artinya, sektor dengan pertumbuhan paling tinggi bukanlah sektor yang paling banyak menghidupi rakyat. Sebaliknya, sektor yang paling banyak menopang kehidupan masyarakat justru tumbuh lebih lambat dan sering diposisikan sebagai pelengkap dalam narasi pembangunan.

Padahal, pertanian di NTB bukan sekadar sektor pelengkap ekonomi daerah. Sektor ini masih menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat. Data BPS menunjukkan sektor pertanian menyumbang lebih dari 22 persen terhadap struktur ekonomi NTB dan menjadi lapangan kerja utama bagi sekitar 1 juta penduduk bekerja di NTB. Selain itu, NTB memiliki luas lahan pertanian mencapai sekitar 1,8 juta hektare, dengan dominasi lahan kering lebih dari 1,6 juta hektare yang selama ini menopang produksi jagung, peternakan, dan komoditas pangan lainnya. 

Bagaimana sektor pertanian mampu bertahan dapat terlihat jelas saat pandemi COVID-19 menghantam ekonomi beberapa tahun lalu. Ketika pariwisata dan sektor jasa melemah drastis, pertanian tetap bertahan sebagai bantalan sosial masyarakat desa. Produksi pangan tetap berjalan dan menjaga daya hidup ekonomi lokal. Pada 2025, produksi padi NTB bahkan mencapai sekitar 1,7 juta ton gabah kering giling (GKG), sementara produksi jagung mencapai 1,18 juta ton. NTB juga tetap menjadi salah satu daerah penghasil sapi terbesar nasional dengan populasi jutaan ekor ternak. Namun ironisnya, ketika ekonomi NTB kembali tumbuh tinggi, pertanian justru kembali dipinggirkan dalam arah pembangunan daerah.

Kita terlalu sibuk merayakan angka pertumbuhan besar, tetapi lupa bertanya apakah petani mengalami peningkatan kesejahteraan yang signifikan. Apakah harga gabah stabil? Apakah petani jagung memperoleh keuntungan yang layak? Apakah nelayan kecil menikmati akses pasar yang adil? Apakah petani tembakau dan hortikultura mendapatkan perlindungan dari permainan harga tengkulak?

Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut masih problematis, maka wajar apabila sebagian masyarakat melihat pertumbuhan ekonomi NTB belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kualitas hidup.

Baca juga: Tumbuh 13,64 Persen Tapi Dibilang Rapuh: Salah Baca atau Salah Narasi?

Karena itu, kritik terhadap ekonomi NTB tidak selalu berarti salah membaca data. Bisa jadi justru lahir dari pengalaman sosial yang berbeda dengan narasi makro yang ditampilkan pemerintah. Data pertumbuhan memang penting, tetapi realitas kesejahteraan masyarakat jauh lebih penting.

Dalam konteks NTB, pertanian seharusnya tidak hanya dipahami sebagai sektor tradisional yang sekadar bertahan hidup. Pertanian harus ditempatkan sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Sebab daerah dengan basis agraris seperti NTB tidak akan pernah memiliki ekonomi yang benar-benar kokoh jika petaninya tetap rentan.

Persoalan mendasar pembangunan NTB selama ini adalah orientasi kebijakan yang lebih mengejar pertumbuhan ekonomi cepat dibanding memperkuat fondasi ekonomi rakyat. Sektor-sektor ekstraktif seperti pertambangan dan industri skala besar lebih mudah mendapat perhatian karena mampu mendongkrak angka pertumbuhan secara instan. Sebaliknya, pertanian yang menjadi sumber hidup mayoritas masyarakat justru membutuhkan investasi jangka panjang yang tidak bisa menghasilkan efek politik secara cepat. Padahal sektor inilah yang menopang desa-desa di NTB.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB 2024 yang mencapai sekitar Rp6,18 triliun, perhatian terhadap penguatan sektor pertanian masih relatif terbatas dibanding kebutuhan riil di lapangan. Pada 2024, Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB hanya memperoleh tambahan sekitar Rp78 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) untuk mendukung sarana dan prasarana petani. Sementara APBD NTB 2025 justru mengalami penurunan menjadi sekitar Rp5,78 triliun akibat penyesuaian fiskal daerah.