Arteri Energi Dunia Putus, Iran ‘Meresmikan’ Dimulainya Krisis Ekonomi Global

Oleh: Lalu Faqih Saiful Hadie

* Penulis merupakan Pemerhati Geopolitik Independen, Alumni Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram.

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - ​Ketegangan yang kian memuncak antara Iran versus Amerika Serikat dan Israel saat ini bukan sekadar urusan adu kekuatan militer atau sentimen geopolitik regional. Dalam peta ekonomi global yang saling terhubung, setiap peluru yang ditembakkan di Timur Tengah memiliki resonansi langsung ke dompet konsumen di seluruh dunia. Sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa wilayah ini adalah pusat gravitasi energi yang jika terganggu, akan memicu resesi hebat yang melumpuhkan negara-negara maju maupun berkembang di seluruh dunia.

​Jika kita menilik fakta sejarah, krisis minyak tahun 1973 adalah bukti nyata bagaimana perang mengakibatkan masalah berat pada sektor ekonomi. Kala itu, embargo minyak oleh negara-negara Arab sebagai respons terhadap dukungan AS kepada Israel dalam Perang Yom Kippur menyebabkan harga minyak melonjak empat kali lipat hanya dalam hitungan bulan. Dampaknya tidak main-main, indeks saham S&P (Standard & Poor's 500) runtuh hingga 45 persen, dan dunia memasuki era "stagflasi" kondisi menyakitkan di mana inflasi membubung tinggi sementara pertumbuhan ekonomi stagnan.

​Analisis mendalam terhadap konflik saat ini menunjukkan resiko yang jauh lebih besar dibandingkan dekade 70-an. Saat ini, ketergantungan dunia pada teknologi dan rantai pasok global membuat gangguan energi menjadi pemantik api bagi krisis multisektoral. Lonjakan harga minyak mentah bukan hanya soal harga BBM, melainkan kenaikan biaya produksi manufaktur, biaya logistik internasional, hingga kenaikan harga pangan akibat mahalnya bahan baku pupuk yang berbasis petrokimia.

​Titik paling krusial dalam konflik ini adalah Selat Hormuz, sebuah jalur sempit yang dilalui oleh sekitar 20 % pasokan minyak bumi dan sepertiga gas alam cair (LNG) dunia. Iran benar - benar telah merealisasikan ancamannya untuk memblokir selat ini. Artinya, dunia akan kehilangan akses ke sekitar 20 juta barel minyak per hari. Blokade total di titik ini akan menjadi "kiamat energi" jangka pendek yang mampu mendorong harga minyak mentah (Brent Crude) melampaui angka $150 per barel dalam waktu singkat.

Baca juga: Konflik Iran-AS Memanas, Pakar HI Unram Peringatkan Ancaman Krisis Energi Nasional

​Negara-negara yang paling terdampak secara langsung oleh pemblokiran ini tentu saja adalah para importir energi besar di Asia, seperti India, Korea Selatan, Thailand, dan Jepang. India, misalnya, menggantungkan 60 % kebutuhan energinya dari kawasan Teluk, sementara Bangladesh dan Pakistan sangat rentan karena kapasitas penyimpanan energi mereka yang sangat terbatas. Bagi negara-negara ini, penutupan Selat Hormuz berarti kelangkaan energi yang seketika bisa mematikan industri nasional mereka.

​Lantas, bagaimana dengan negara-negara yang diberikan "izin khusus" atau memiliki hubungan baik dengan Iran untuk tetap melintas? Faktanya, mereka tetap tidak bisa luput dari dampak ekonomi yang sama beratnya. Meski kapal mereka diperbolehkan lewat, biaya asuransi pengiriman (maritime insurance) akan melonjak ribuan persen karena risiko zona perang. Selain itu, harga komoditas energi ditentukan oleh pasar global (global market price), meskipun pasokan fisik terjaga, mereka tetap harus membayar harga yang telah melambung tinggi akibat kelangkaan global.

​Bagi Indonesia, dampak konflik ini sangatlah berlapis dan tajam. Sebagai negara importir bersih (net importer) minyak bumi, kenaikan harga minyak dunia adalah ancaman langsung bagi kesehatan APBN. Setiap kenaikan harga minyak mentah sebesar $1 per barel berpotensi menambah beban subsidi dan kompensasi energi hingga triliunan rupiah. Jika tidak segera diantisipasi, defisit anggaran bisa melebar melampaui batas aman yang ditetapkan undang-undang.

​Selain sektor energi, pelemahan nilai tukar Rupiah menjadi ancaman serius berikutnya. Dalam situasi konflik, investor global cenderung akan menarik modalnya dari pasar negara berkembang (capital outflow) dan beralih ke aset aman atau safe haven seperti Dollar AS dan emas. Melemahnya Rupiah akan memicu "imported inflation", di mana harga barang-barang impor mulai dari bahan baku industri hingga gandum akan naik, yang pada akhirnya menghantam daya beli masyarakat.

​Pemerintah Indonesia tentu saja tidak boleh tinggal diam dan harus segera mengambil langkah-langkah mitigasi yang taktis. Langkah pertama yang paling krusial adalah memperkuat ketahanan energi nasional melalui diversifikasi sumber impor minyak dari luar Timur Tengah, seperti Afrika atau Amerika Latin. Selain itu, optimalisasi penggunaan energi terbarukan dan peningkatan produksi biofuel harus dipercepat untuk mengurangi ketergantungan pada minyak fosil impor.

​Dari sisi fiskal, pemerintah perlu melakukan realokasi belanja negara secara ketat. Anggaran yang bersifat non-prioritas harus dialihkan untuk mempertebal bantalan sosial bagi masyarakat rentan yang paling terdampak kenaikan harga. Pengawasan distribusi BBM subsidi juga harus diperketat agar tepat sasaran, sehingga beban APBN tidak bocor ke sektor-sektor yang sebenarnya tidak berhak menerima bantuan.

​Bank Indonesia juga memegang peranan vital dalam menjaga stabilitas moneter. Intervensi di pasar valas dan penyesuaian suku bunga mungkin menjadi pilihan pahit yang harus diambil untuk menahan laju depresiasi Rupiah. Namun, langkah ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak mencekik pertumbuhan sektor riil yang baru saja pulih dari dampak pandemi beberapa tahun silam.

​Secara diplomatik, Indonesia sebagai negara dengan kebijakan luar negeri bebas-aktif memiliki peran untuk menyerukan de-eskalasi di forum internasional. Stabilitas di Timur Tengah adalah kepentingan nasional Indonesia juga. Melalui keanggotaan di berbagai organisasi internasional, Indonesia dapat mendorong solusi damai guna memastikan jalur perdagangan global tetap terbuka bagi kemanusiaan dan kemakmuran bersama.

​Konflik Iran vs AS-Israel adalah pengingat keras bahwa sistem ekonomi global selama ini ternyata berdiri di atas fondasi yang rapuh. Ketergantungan yang ekstrem pada satu wilayah untuk energi primer adalah kelemahan struktural yang harus segera diperbaiki. Tanpa langkah antisipatif yang berani, ekonomi global termasuk Indonesia akan terus menjadi "sandera" dari ketegangan geopolitik yang terjadi ribuan kilometer jauhnya.

​Kesimpulannya, dampak perang ini tidak akan mengenal batas wilayah. Baik negara yang terlibat langsung maupun yang berada jauh dari medan tempur akan merasakan pedihnya guncangan ekonomi. Bagi Indonesia, kunci utamanya adalah kewaspadaan tinggi, efisiensi anggaran, dan keberanian untuk mandiri secara energi sebelum eskalasi badai konflik ini benar-benar sampai pada puncaknya.

(*)