Kamis, 28 Mei 2026
NTB Makmur Mendunia
NTB Makmur Mendunia

Opini

Menguji Janji 'Makmur Mendunia' dari Ruang Kelas SMAN 7 Mataram

Peristiwa ambruknya atap di SMAN 7 Mataram seharusnya menjadi momentum evaluasi serius terhadap tata kelola pendidikan di Nusa Tenggara Barat.

Tayang:
Editor: Idham Khalid
TRIBUNLOMBOK.COM
Dr. Maharani - Penulis adalah Peneliti Lombok Research Center (LRC). 

Peristiwa di SMAN 7 Mataram adalah alarm keras bagi pemerintah daerah. Sebab membangun SDM bukan hanya soal meningkatkan angka statistik pendidikan, melainkan memastikan negara hadir melindungi generasi mudanya dari kelalaian yang sebenarnya bisa dicegah.

Peristiwa ambruknya atap di SMAN 7 Mataram seharusnya menjadi momentum evaluasi serius terhadap tata kelola pendidikan di Nusa Tenggara Barat, terutama terkait kualitas infrastruktur sekolah dan komitmen pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia. Namun demikian, kondisi ini jangan sampai dijadikan alasan untuk mempercepat praktik sumbangan pendidikan yang dibebankan kepada orang tua siswa.

Pendidikan merupakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan negara wajib membiayainya. Karena itu, tanggung jawab penyediaan fasilitas pendidikan yang aman dan layak berada pada negara, bukan dibebankan kepada masyarakat melalui berbagai bentuk pungutan yang sering kali memberatkan.

Di tengah masih tingginya angka putus sekolah SMA/SMK di NTB yang mencapai puluhan ribu anak pada tahun 2026, kebijakan pembiayaan pendidikan yang terlalu membebani orang tua justru berpotensi memperbesar ketimpangan akses pendidikan. Banyak keluarga di NTB masih menghadapi persoalan ekonomi, sehingga tambahan sumbangan sekolah dapat menjadi faktor pendorong anak berhenti sekolah. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa perbaikan sarana pendidikan dilakukan melalui penguatan anggaran publik, efisiensi belanja daerah, dan keberpihakan kebijakan terhadap pendidikan, bukan dengan memindahkan tanggung jawab negara kepada wali murid. Sebab sekolah negeri pada hakikatnya hadir untuk menjamin akses pendidikan yang adil, aman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Jika ruang kelas saja tidak mampu dijaga, maka kita perlu bertanya kembali, pembangunan ini sebenarnya sedang diarahkan untuk siapa? atau apakah “Makmur Mendunia” itu hanya pepesan kosong yang masih jauh dari mimpi anak-anak NTB?.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Halaman 2/2
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved