TAG
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
-
DLH Lombok Barat Gandeng Inspektorat Usut Dugaan Pungli Honorer
Sejumlah 11 orang honorer DLH Lombok Barat yang dipanggil untuk klarifikasi terkait dugaan pungli honorer menjadi PPPK Paruh Waktu
Senin, 3 November 2025 -
73 Tenaga Honorer Lombok Timur Belum Input Data PPPK Paruh Waktu, Terkendala SKCK
Pemkab Lombok Timur menyebut terdapat 73 tenaga honorer yang belum melakukan penginputan data hingga batas akhir
Selasa, 23 September 2025 -
2.314 PPPK Kabupaten Sumbawa Barat Resmi Terima SK
Seleksi PPPK Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tahun 2024 diikuti 2.480 pendaftar untuk berbagai formasi
Selasa, 29 Juli 2025 -
Tenaga Non ASN Kategori R2 dan R3 Lingkup Pemkot Bima Masih Tunggu Arahan Pusat untuk Pengangkatan
Tidak menutup kemungkinan juga pemerintah pusat sedang melakukan persiapan bagi nasib tenaga honorer kategori R2 dan R3
Rabu, 14 Mei 2025 -
23 Ribu Pelamar PPPK 2024 Tahap 2 Kemenag Lulus Seleksi Administrasi, Ini Link Cek Daftar Namanya
Adapun daftar lengkap nama pelamar PPPK 2024 Tahap II lulus seleksi administrasi dapat dicek di link resmi Kemenag
Jumat, 21 Februari 2025 -
FKHD Lombok Timur Desak DPRD Bentuk Pansus untuk Proses Pengangkatan PPPK yang Transparan
Forum Komunikasi Honorer Daerah (FKHD) Lombok Timur meminta DPRD membentuk panitia khusus untuk mengawasi pengangkatan PPPK
Selasa, 18 Februari 2025 -
BGN Buka Lowongan PPPK Januari 2025 untuk Program Dapur Umum Makan Siang Gratis, Ini Persyaratannya
Badan Gizi Nasional (BGN) resmi membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Januari 2025.
Selasa, 14 Januari 2025 -
Penilaian Belum Selesai, Pengumuman PPPK Formasi Guru Kabupaten Bima Diundur
Pemkab Bima hanya mengumumkan kelulusan PPPK untuk formasi tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Sedangkan formasi guru belum diumumkan.
Kamis, 2 Januari 2025 -
PPPK Pemerintah Provinsi NTB Sepi Pelamar, Baru 855 Orang
Pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Provinsi NTB tahun 2024 masih sepi. Jumlah pendaftar baru 855 orang.
Senin, 14 Oktober 2024 -
Pemkot Mataram Tunggu Persetujuan BKN untuk Seleksi CPNS dan PPPK
BKPSDM Kota Mataram masih menunggu persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menggelar seleksi CPNS dan PPPK
Rabu, 12 Juni 2024 -
Bupati Lombok Tengah Serahkan 806 SK PPPK, Berikut Rinciannya
806 Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)diserahkan Bupati Lombok Tengah
Senin, 6 Mei 2024 -
Tenaga PPPK di NTB Kini Bisa Mendapatkan Tunjangan Pensiun Setara PNS
Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus PPPK akan menerima tunjangan pensiun, bahkan pemberian tunjangan tersebut sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Kamis, 4 April 2024 -
BKD Sesalkan 10 PPPK Pemprov NTB Mengundurkan Diri usai Dinyatakan Lulus Demi Nyaleg dan Berbisnis
Sebanyak 10 Pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengundurkan diri, setelah dinyatakan lolos seleksi CASN
Senin, 19 Februari 2024 -
Wartawan Dilarang Liput Seleksi PPPK, AJI dan KKJ NTB Desak Kepala UPT BKN Mataram Dievaluasi
AJI dan KKJ NTB menilai, tindakan melarang wartawan meliput rekrutmen PPPK di kantor UPT BKN Mataram tidak menghargai kerja-kerja jurnalis.
Jumat, 24 November 2023 -
73 Orang PPPK Terima SK, Pj Sekda NTB Ingatkan Jaga Kualitas dan Netralitas
Ke-73 orang PPPK tersebut merupakan tenaga teknis yang selama ini menjadi honorer di Pemerintah Provinsi NTB.
Kamis, 9 November 2023 -
2.095 Guru PPPK Belum Terima Gaji, Dikbud Lombok Timur Beberkan Penyebabnya
Keterlambatan pembayaran gaji PPPK Lombok Timur ini disebabkan perubahan data pokok pendidikan (Dapodik) sejak bulan Juli 2023.
Sabtu, 16 September 2023 -
Pemkab Lombok Tengah Rekrut 891 ASN Jalur PPPK, Ini Formasi yang Paling Banyak Dibuka
Pemerintah Lombok Tengah tahun ini akan kembali membuka formasi ASN jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Senin, 7 Agustus 2023 -
507 Honorer NTB Lulus Seleksi PPPK Tapi Belum Terima SK, Komisi V DPRD NTB Akan Panggil BKD
507 guru honorer yang dinyatakan lulus Prioritas 1 (P1) Pegawai Pemerintan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 mengadu ke dewan soal status PPPK.
Rabu, 7 Desember 2022 -
Pemerintah Dinilai Menzalimi Nakes dalam Proses Seleksi PPPK
DPRD Provinsi NTB meminta pemerintah tidak menyulitkan para tenaga kesehatan yang sudah lama mengabdi dalam seleksi tenaga PPPK tenaga kesehatan.
Senin, 28 November 2022 -
Sekda Lombok Timur HM Juaini Taofik Ungkap Kendala Penetapan Gaji PPPK
Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum bisa ditetapkan hingga saat ini. Sekda Lombok Timur minta pengertian para PPPK di Lotim.
Kamis, 4 Agustus 2022