NTB Makmur Mendunia

ESDM NTB: Penghematan Mobil Listrik Bisa Dipakai untuk Program Pembangunan

Dengan menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas, Pemprov NTB bisa menghemat anggaran hingga puluhan miliar.

Penulis: Robby Firmansyah | Editor: Sirtupillaili
Dok.PLN NTB
MOBIL LISTRIK - Seorang warga mengisi daya kendaraan listriknya di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) PLN NTB. Tidak kurang dari 35 SPKLU tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemprov NTB pun akan menyewa kendaraan listrik sebagai randis mulai tahun 2026. 

Sedangkan dengan kendaraan bensin/pertalite, per liter bisa menempuh sekitar 10 km.

"Berarti untuk jarak yang sama membutuhkan biaya Rp10.000. Sehingga dengan kendaraan listrik pemerintah bisa menghemat sampai 30 persen," kata Niken.

Hasil Efisiensi Dipakai untuk Program

Dengan menggunakan kendaraan listri, kata Niken, pemerintah bisa mengalihkan dana hasil efisiensi untuk kebutuhan pembangunan yang lain.  

"Jika terdapat penghematan dari sisi operasional dan pemeliharaan kendaraan, bukankah anggaran tersebut dapat dialokasikan kembali untuk kebutuhan atau belanja lain yang bersentuhan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat?" katanya. 

Baginya, tidak tepat jika sewa kendaraan listrik dianggap sebagai pemborosan.

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Nursalim mengatakan, biaya pemeliharaan kendaraan konvensional untuk seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mencapai Rp19 miliar. Sementara untuk anggaran sewa mobil listrik Rp14 miliar. 

"Dari aspek itu saja sudah hemat," kata Nursalim. 

Sumber: Tribun Lombok
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved