Berita NTB
Ratusan Miliar Kas Daerah Masih Nganggur, Pemprov NTB Optimis Capai Target Realisasi Belanja
Realisasi belanja Pemprov NTB tercatat senilai Rp4 triliun dan realisasi pendapatan Rp4,8 triliun sampai 17 Oktober 2025
Penulis: Robby Firmansyah | Editor: Wahyu Widiyantoro
lihat foto
5. Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Pulau Sumbawa). Satuan kerjanya Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim). Pagu anggarannya Rp400.000.000.
6. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus (Pulau Lombok). Satuan kerjanya Dinas Perumahan dan Permukiman. Pagu anggaran Rp300.000.000.
7. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus (Pulau Sumbawa. Satuan kerjanya Dinas Perumahan dan Permukiman. Pagu anggaran Rp300.000.000.
8. Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Rumah Dinas Kejati. Satuan kerjanya Dinas PUPR. Pagu anggaran Rp250.000.000.
9. Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik. Satuan kerjanya Dinas ESDM. Pagu anggaran Rp200.000.000.
10. Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik. Satuan kerjanya Dinas ESDM. Pagu anggaran Rp300.000.000.
11. Penyusunan Dokumen FS Dermaga Kapal Penumpang di Wilayah Lombok Barat dan Kawasan Mandalika Lombok Tengah (Pembuatan master plan/fisibility study (FS)/action plan/road map/data sektoral Perhubungan). Satuan kerjanya Dinas Perhubungan. Pagu anggaran Rp400.000.000.
12. Amdal Bypass Port to Port Segmen Sengkol-Pringgabaya. Satuan kerjanya Dinas PUPR. Pagu anggaran Rp1.000.000.000.
(*)
| Desa Berdaya, Terobosan Gubernur Iqbal untuk Hilangkan Kemiskinan Ekstrem di NTB |
|
|---|
| Kemendagri Beri Sejumlah Catatan untuk APBD Perubahan NTB 2025 |
|
|---|
| Polda NTB Luncurkan Aplikasi e-Teguran dan e-Tindak Disiplin |
|
|---|
| Brimob Polda NTB Luncurkan Bus Sekolah Gratis, Simak Rutenya! |
|
|---|
| Bea Cukai Mataram Ungkap Modus Penyelundupan hingga Penjualan Rokok Ilegal di NTB |
|
|---|
![[FULL] Gaya Blak-blakan Purbaya Lemahkan Pemerintah? Pakar: Hasan Nasbi Nggak Berhak Ikut Campur](https://img.youtube.com/vi/wD_dIYbA7Q0/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.