Ratusan Miliar Kas Daerah Masih Nganggur, Pemprov NTB Optimis Capai Target Realisasi Belanja

Faozal mengungkap sejumlah proyek gagal karena masalah teknis bukan pada pengerjaan.

Proyek Batal karena Gagal Tender

Sebelumnya Kepala Bagian Pengelolaan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda NTB, Suherman menjelaskan, ada 12 proyek yang batal dikerjakan tersebut pada tahun ini karena gagal tender. 

“Kalau kita lihat dari sisi prosesnya itu hampir semua paket banyak kontraktor mendaftar, yang memasukan penawaran ada delapan hingga sembilan kontraktor, tetapi justru tidak ada yang memenuhi syarat,” kata Suherman, Rabu (22/10/2025). 

Suherman mengatakan, secara umum alasan proyek-proyek ini gagal tender karena terdapat kendala persiapan administrasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengajukan dokumen tender pada bulan-bulan akhir. 

“Proses pengadaan tender itu kita membutuhkan waktu itu paling cepat itu sekitar 28 hari. Kalau itu semuanya mulus. Tidak ada sanggahan dan banding. Tapi kalau misalnya tender gagal sekali berarti kita membutuhkan waktu 28 hari lagi,” unkapnya. 

Selain itu, gagal tender pada sejumlah paket proyek itu beberapa di antaranya, karena melampaui batas waktu penandatanganan kontrak. Kemudian, masa pelaksanaan tidak terpenuhi. 

“Termasuk dibatalkan karena menunggu revisi anggaran pada DPA Perubahan,” ujar Suherman. 

Suherman menjelaskan, jumlah paket proyek yang dianggarkan Pemprov NTB melalui APBD Tahun 2025, sebanyak 69 paket. 

Dari jumlah tersebut, 50 paket sudah selesai berproses. Kemudian, tujuh paket masih berproses dan 12 paket batal dikerjakan. 

“Tapi yang batal ini bisa saja kembali dianggarkan tahun depan, tergantung masing-masing OPD,” tutupnya.

Adapun 12 paket proyek yang batal dikerjakan antara lain: 

1. Pembangunan Gedung Bunker Kedokteran Nuklir, satuan kerjanya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB. Pagu anggaran Rp10 miliar.

2. Belanja modal bangunan fasilitas umum, fisik penataan landscape. Satuan kerjanya Rumah Sakit Mandalika. Pagu anggaran Rp5.224.250.000.

3. Belanja modal bangunan gedung kantor. Satuan kerjanya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pagu anggaran Rp1.604.000.000.

4. Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment Ruas Jalan Perampuan - Kebun Ayu-Lembar (DAK Penugasan Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional). Satuan kerjanya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Pagu anggaran Rp545.154.000.