Ratusan Miliar Kas Daerah Masih Nganggur, Pemprov NTB Optimis Capai Target Realisasi Belanja

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Ratusan miliar anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah 2025 Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menganggur di rekening. 

Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, realisasi belanja tercatat senilai Rp4 triliun dan realisasi pendapatan Rp4,8 triliun sampai 17 Oktober 2025. 

Masih ada Rp813 miliar yang belum dibelanjakan Pemprov NTB.

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Lalu Moh Faozal menyampaikan sisa anggaran yang belum dibelanjakan itu merupakan proyek yang sudah berkontrak. 

Adapun realisasinya tinggal menunggu pengajuan pembayaran. 

Baca juga: Kemendagri Beri Sejumlah Catatan untuk APBD Perubahan NTB 2025

"Sudah kontrak, sudah ada belanja tinggal menunggu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) mengajukan permintaan uang muka dan lain-lain. Target kita bisa 100 persen (realisasi belanja)," kata Faozal, Jumat (24/10/2025). 

Faozal menjelaskan bahwa saat ini OPD yang memiliki nilai proyek besar, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) sudah mulai berkontrak. 

"Kayak di PUPR sudah berkontrak beberapa ruas jalan fisiknya, tinggal menunggu uang muka dan sebagainya, kemudian di Perkim di sana dari hampir 1.103 paket proyek yang sudah berkontrak hampir 800 lebih," kata Faozal. 

Asisten II Setda NTB ini mengatakan, dengan berjalannya proyek-proyek ini maka capaian belanja daerah bisa sesuai dengan target di akhir tahun.

"Dengan sisa waktu yang ada kita optimistis serapan anggaran bisa kita lampaui, termasuk di APBD Perubahan. Karena kemarin sudah mendapat persetujuan Kemendagri artinya Senin sudah jalan," kata Faozal. 

Faozal menepis bahwa ada 12 paket proyek gagal tender.

Dia mengonfirmasi hanya tiga paket proyek yang gagal.

Yakni proyek pembangunan Gedung Bunker Kedokteran Nuklir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB senilai anggaran Rp10 miliar.

Kemudian Amdal Bypass Port to Port Segmen Sengkol-Pringgabaya pada Dinas PUPR dengan pagu anggaran Rp1 miliar dan Belanja modal bangunan fasilitas umum fisik penataan landscape pada Rumah Sakit Mandalika dengan pagu anggaran Rp5,2 miliar. 

Faozal mengungkap sejumlah proyek gagal karena masalah teknis bukan pada pengerjaan.

Proyek Batal karena Gagal Tender

Sebelumnya Kepala Bagian Pengelolaan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda NTB, Suherman menjelaskan, ada 12 proyek yang batal dikerjakan tersebut pada tahun ini karena gagal tender. 

“Kalau kita lihat dari sisi prosesnya itu hampir semua paket banyak kontraktor mendaftar, yang memasukan penawaran ada delapan hingga sembilan kontraktor, tetapi justru tidak ada yang memenuhi syarat,” kata Suherman, Rabu (22/10/2025). 

Suherman mengatakan, secara umum alasan proyek-proyek ini gagal tender karena terdapat kendala persiapan administrasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengajukan dokumen tender pada bulan-bulan akhir. 

“Proses pengadaan tender itu kita membutuhkan waktu itu paling cepat itu sekitar 28 hari. Kalau itu semuanya mulus. Tidak ada sanggahan dan banding. Tapi kalau misalnya tender gagal sekali berarti kita membutuhkan waktu 28 hari lagi,” unkapnya. 

Selain itu, gagal tender pada sejumlah paket proyek itu beberapa di antaranya, karena melampaui batas waktu penandatanganan kontrak. Kemudian, masa pelaksanaan tidak terpenuhi. 

“Termasuk dibatalkan karena menunggu revisi anggaran pada DPA Perubahan,” ujar Suherman. 

Suherman menjelaskan, jumlah paket proyek yang dianggarkan Pemprov NTB melalui APBD Tahun 2025, sebanyak 69 paket. 

Dari jumlah tersebut, 50 paket sudah selesai berproses. Kemudian, tujuh paket masih berproses dan 12 paket batal dikerjakan. 

“Tapi yang batal ini bisa saja kembali dianggarkan tahun depan, tergantung masing-masing OPD,” tutupnya.

Adapun 12 paket proyek yang batal dikerjakan antara lain: 

1. Pembangunan Gedung Bunker Kedokteran Nuklir, satuan kerjanya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB. Pagu anggaran Rp10 miliar.

2. Belanja modal bangunan fasilitas umum, fisik penataan landscape. Satuan kerjanya Rumah Sakit Mandalika. Pagu anggaran Rp5.224.250.000.

3. Belanja modal bangunan gedung kantor. Satuan kerjanya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pagu anggaran Rp1.604.000.000.

4. Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment Ruas Jalan Perampuan - Kebun Ayu-Lembar (DAK Penugasan Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional). Satuan kerjanya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Pagu anggaran Rp545.154.000.

5. Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Pulau Sumbawa). Satuan kerjanya Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim). Pagu anggarannya Rp400.000.000.

6. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus (Pulau Lombok). Satuan kerjanya Dinas Perumahan dan Permukiman. Pagu anggaran Rp300.000.000.

7. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus (Pulau Sumbawa. Satuan kerjanya Dinas Perumahan dan Permukiman. Pagu anggaran Rp300.000.000.

8. Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Rumah Dinas Kejati. Satuan kerjanya Dinas PUPR. Pagu anggaran Rp250.000.000.

9. Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik. Satuan kerjanya Dinas ESDM. Pagu anggaran Rp200.000.000.

10. Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik. Satuan kerjanya Dinas ESDM. Pagu anggaran Rp300.000.000.

11. Penyusunan Dokumen FS Dermaga Kapal Penumpang di Wilayah Lombok Barat dan Kawasan Mandalika Lombok Tengah (Pembuatan master plan/fisibility study (FS)/action plan/road map/data sektoral Perhubungan). Satuan kerjanya Dinas Perhubungan. Pagu anggaran Rp400.000.000.

12. Amdal Bypass Port to Port Segmen Sengkol-Pringgabaya. Satuan kerjanya Dinas PUPR. Pagu anggaran Rp1.000.000.000.

(*)