Kejari Mataram Geledah Kantor Pertanahan Lombok Barat Terkait Kasus Korupsi Aset Tanah Pemda

Ternyata tanah tersebut bukan pecatu Desa Bagik Polak tetapi tanah pecatu Dusun Karang Sembung yang berada di Desa Bagik Polak. 

Pada tahun 2020 tanah tersebut dijual dengan harga kesepakatan awal Rp 360 juta atau Rp 10 juta per are. 

Namun oleh pembeli hanya dibayar Rp 180 juta, sisanya akan dibayar setelah semua urusan selesai. 

"Ternyata ada masalah, tidak jadi dibayar," kata Mardiyono. 

Kerugian negara dalam kasus ini tengah diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan aset tanah dalam status quo setelah disita jaksa.

(*)