Pembentukan NTB Kapital Diusulkan Masuk Prolegda 2026

Ringkasan Berita:

• Pembentukan BUMD NTB Kapital terus diproses dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2026, dengan regulasinya telah diusulkan masuk Prolegda serta dibahas bersama para ahli.

 

• NTB Kapital akan fokus pada bisnis investasi dengan sejumlah anak perusahaan, namun seleksi investasi akan ketat melalui parameter dampak lingkungan dan sosial.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Progres pembentukan NTB Kapital menjadi badan usaha milik daerah (BUMD) terus berproses, harapannya tahun 2026 perusahaan daerah ini mulai beroperasi. 

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan, progres pembentukan NTB Kapital ini sudah diusulkan masuk program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2026 yang akan dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB). 

“Sudah kita usulkan untuk dimasukkan dalam Proleg yang untuk jadi prioritas DPRD pendirian NTB Kapital, tahun 2026 dibahas,” kata Iqbal, Jumat (14/11/2025). 

Selain mengusulkan masuk prolegda, pembentukan NTB Kapital ini juga sudah pada tahapan pembahasan bersama ahli, untuk membahas konsep yang akan diterapkan dalam perusahaan daerah ini. 

Iqbal mengatakan NTB Kapital hanya fokus pada bisnis investasi ke depannya, namun di bawahnya ada beberapa anak perusahaan seperti PT Gerbang NTB Emas (GNE) yang fokus pada bisnis bahan konstruksi. 

Kemudian anak perusahaan yang fokus pada manajemen aset yang akan ditawarkan kepada investor, ada juga perusahaan bergerak dibidang modal ventura untuk mengakomodir UMKM dan hilirisasi produk yang dibuat beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). 

Meski NTB Kapital fokus pada bisnis investasi, namun Iqbal tak ingin gegabah dalam menyusun perusahaan ini. 

Baca juga: BMKG Keluarkan Peringatan Dini Hujan Lebat di NTB 14-16 November 2025

Dia menekankan setidaknya ada  dua hal yang menjadi perhatian dalam menerima investasi yang akan masuk dalam NTB Kapital, pertama terkait dampak lingkungan dan kedua dampak sosial. 

“Kita punya parameter bisnis yang nanti diatur dalam Perda, jadi perusahaan yang akan menyesuaikan dengan kriteria kalau mengancam lingkungan tidak mungkin kita masuk,” kata Iqbal. 

Mantan Dubes Indonesia untuk Turki ini mengatakan, NTB Kapital ini merupakan pola pembuatan BUMD yang pertama di Indonesia. Sehingga pemerintah provinsi juga berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

(*)