Melembagakan Kebudayaan dalam Wacana Pemajuan

Eric Hobsbawm dalam The Invention of Tradition (1983) menulis bahwa banyak tradisi yang tampak tua sebenarnya baru diciptakan.

Tradisi seperti ini muncul saat struktur sosial lama runtuh dan yang baru belum terbentuk. Ketika dunia seni dan budaya kehilangan pijakan, banyak pihak terburu-buru membentuk lembaga sebagai simbol keberlanjutan, padahal mungkin justru menciptakan budaya imitasi.

Tentu menjadi ruang refleksi, jangan sampai lembaga justru menjebak kebudayaan dalam formalitas kaku. Jangan sampai pelaku seni lebih sibuk menyusun AD/ART ketimbang mencipta karya.

Jangan sampai energi kreatif dikorbankan demi legalitas administratif. Faktanya, kebudayaan tidak berkembang karena banyaknya lembaga, tapi karena adanya ruang sehat, semangat jujur, dan keberanian untuk berpikir dan bertindak.

Ironisnya, di daerah kaya tradisi seperti NTB, kita justru menyaksikan kebudayaan diperkecil menjadi proposal yang sering tidak pernah dilaksanakan.

Kegiatan dianggap sah hanya bila ada anggaran, sehingga kebudayaan berubah jadi benda administrasi, bukan napas kehidupan masyarakat.

Yang paling penting bukan sekadar mendirikan lembaga kebudayaan, melainkan membangun komitmen bersama untuk merawat kebudayaan itu sendiri. Budaya tumbuh bukan karena ada struktur, tapi karena ada kesadaran, ruang interaksi, dan keberlanjutan praktik di masyarakat.

Komitmen ini lahir dari kebersamaan, kerja kolektif yang tak selalu formal, serta upaya menjaga nilai-nilai hidup dalam keseharian. Tanpa itu, lembaga hanyalah nama di kop surat resmi di atas kertas, tapi kosong makna.

Sebaliknya, bila masyarakat punya semangat dan inisiatif, lembaga bisa menjadi alat bantu penting. Ia bukan penentu arah, tapi penopang gerakan.

Dalam kerangka itu, tugas lembaga bukan menciptakan budaya, tapi membuka ruang agar budaya tumbuh organik. Karena kebudayaan sejatinya tidak bisa dipaksakan dari atas, melainkan tumbuh dari bawah dari pengalaman, relasi hidup, dan proses jujur.

Jadi, yang dibutuhkan bukan sekadar struktur, melainkan ruang yang memberi energi dan memelihara kehidupan budaya sejati.

Lembaga dan Kendaraan

Sayangnya, banyak lembaga kebudayaan berdiri ‘seolah’ tanpa arah. Visi dan misi kabur, struktur hanya untuk mengisi kolom tanpa menjawab kebutuhan nyata. Tidak ada program, diskusi, atau evaluasi yang bermakna. Yang muncul hanyalah kegiatan seremonial.

Bahkan tak jarang pengurus menjadi pelaksana, narasumber, peserta, sekaligus pencair anggaran. Realitas ini lebih mirip monopoli daripada tata kelola.

Kita perlu belajar dari praktik baik seperti Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), yang menjalankan lembaga sehat berbasis riset, kurasi, keterlibatan lintas disiplin, dan transparansi anggaran.