Aspirasi PKL Dompu di Pilgub NTB 2024: Perbanyak Pembinaan, Penataan, dan Akses Modal

PKL merupakan kelompok 'rentan' penyangga ekonomi keluarga.

Laju dan gerak perekonomian masyarakat paling bawah dapat dilihat salah satunya dari kesejahteraan para PKL.

"Kami ingin turun langsung, berdialog dengan teman-teman PKL. Kami tidak ingin memperoleh informasi yang kurang tepat," ujar Didu, sapaan karibnya.

Mantan Eksekutif Daerah (ED) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB itu melihat, kondisi dan penataan para PKL di Dompu cukup rapi.

PKL di Dompu, khususnya di pusat kota juga menjamur.

Nantinya, aspirasi dan harapan dari para PKL akan disampaikan kepada para calon kepala daerah yang akan berlaga di Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB 2024.

"Saya mau meminta persepsi mereka agar para calon secara umum atau kontestan punya concern untuk memberikan tawaran kepada masyarakat nanti untuk dielaborasikan dalam janji dan visi-misi untuk menarik simpati rakyat," tegasnya.

Jumlah PKL yang cukup signifikan menjadikannya memiliki posisi tawar dalam penyusunan kebijakan ekonomi.

"PKL hendaknya mulainya menyatukan barisan dan kekuatannya untuk menghadapi Pilgub NTB 2024 agar posisi tawar politik bisa diperhitungkan jika tidak tercerai berai," kata didu.

Ketua APKLI NTB Abdul Majid mengapresiasi atas perhatian yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten Dompu kepada para PKL.

Baca juga: Kemendagri Terbitkan Surat Edaran untuk Pemkab Lombok Tengah tentang Penertiban PKL Liar di Bandara

Meski demikian, ia tetap berharap agar Pemkab Dompu tetap mau melihat lebih dalam dan mendengar lebih jauh harapan dari para PKL.

"Saya dapat informasi, di Dompu ini belum pernah ada penggusuran PKL. Tapi juga memang kami lihat belum ada penataan lebih lanjut," ungkapnya.

Majid menggarisbawahi, saat ini harus diakui memang masih ada tantangan untuk mengintegrasikan suara PKL dalam perumusan kebijakan publik.

(*)