Respons Pemotongan TKD, Pemda Aktifkan Lagi BUMD PT Lombok Tengah Bersatu

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Sinto

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Pemerintah daerah Lombok Tengah akan kembali mengaktifkan BUMD PT Lombok Tengah Bersatu.

Hal itu sebagai respons terhadap pemotongan dana transfer pusat ke daerah sebesar Rp 383 miliar di tahun 2026. 

Wakil bupati Lombok Tengah HM Nursiah sedang dalam proses melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang didampingi oleh ahli ekonomi sekaligus guru besar Unram. 

"Lalu nanti selesai RUPS baru nanti kita menyiapkan dokumen rencana bisnis. Baru kita memulai rekrutmen kaitannya dengan direksinya," jelas Nursiah di Praya, Selasa (14/10/2025). 

Nursiah menyampaikan, BUMD PT Lombok Tengah Bersatu sudah memiliki Perda.

"Kemudian kita harus ada perubahan perdanya dulu. Baru nanti untuk penetapan direksinya dengan mekanisme yang ada," jelas HM Nursiah. 

Baca juga: Gubernur Diminta Fokus Efisiensi Anggaran Ketimbang Protes Pemangkasan TKD

Penyertaan modal Pemda akan ditentukan dan diatur berdasarkan Perda.

Menurut eks Sekda Lombok Tengah ini, pada Perda yang lama untuk penyertaan modal awal pada Perda yang lama sebesar Rp 5 miliar. 

"Ya tentu itu Perda kalau ada perubahannya, nah itu menjadi dasar kewenangan Pemda," terang politisi senior Golkar ini. 

Kunci agar BUMD ini bisa berkembang adalah pengangkatan direksi terutama dengan kompetensinya dan memenuhi persyaratan. 

Kemudian kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan modal awal. 

Nursiah melihat peluang potensi usaha dengan keberadaan makan bergizi gratis bisa berkorelasi dengan PT Lombok Tengah Bersatu. 

"MBG itu membutuhkan beras, sayur mayur, tahu tempe, telur, ikan, termasuk buah. Itu peluang untuk mengaktifkan kembali PT Lombok Tengah Bersatu Insya Allah," beber HM Nursiah. 

Nursiah meminta semua pihak untuk memetik hikmahnya terkait pemotongan TKD untuk dijadikan motivasi untuk menggenjot PAD. 

Termasuk pula peluang ketika musrenbang yang berjenjang mulai dari Kabupaten, provinsi dan pusat. Ini merupakan peluang dari awal sesuai dengan kewenangan berjenjang untuk program kegiatan. 

"Kita juga penting untuk jadi motivasi untuk angkat isu strategis dalam hal yang sifatnya kemiskinan, stunting, pemberdayaan, termasuk juga untuk mengangkat pengembangan peningkatan, potensi, yang mengarah ke langsung pertumbuhan ekonomi," jelasnya. 

"Dari mana sumbernya, pertama dari kementerian terkait. Itu strategi kita. Selanjutnya secara khusus PAD kita terkait dengan pajak dan retribusi daerah menjadi bagian dari hikmah untuk validasi data dan potensi. Harus ada langkah-langkah optimalisasi PAD kita apakah mengarah diversifikasi atau ekstensifikasi," demikian Nursiah. 

(*)