Anggota DPR Rachmat Hidayat Ingatkan Pj Gubernur NTB Segera Perbaiki Birokrasi dan Keuangan Daerah

Rachmat memberi contoh, saat periode pertama kepemimpinan TGB tahun 2008, angka kemiskinan bertengger pada angka 23,81 persen.

Angka ini mampu ditekan saat TGB mengakhiri masa kepemimpinannya tahun 2018 pada angka 14,63 persen atau turun 9,18 persen.

Kemiskinan NTB di era TGB turun 0,918 persen setiap tahun atau turun 4,59 persen setiap 5 tahun.

“Bandingkan dengan kinerja birokrasi Zul-Rohmi yang saat megakhiri masa jabatannya, angka kemiskinan NTB 13,85 persen dari angka kemiskinan saat pertama menjabat yakni 14,63 persen. Artinya rata-rata pertahun hanya mampu turun 0,156 persen,” tegas Rachmat.

Rachmat memberi contoh lain dengan membeberkan data E-Monev Provinsi NTB.

Dari 82 proyek strategis tahun 2023, sampai menjelang akhir tahun ini atau memasuki Triwulan IV anggaran pada Oktober ini, masih tersisa 41 proyek yang belum dikerjakan.

Dari angka 41 proyek itu, 30 proyek belum mengajukan tender dan 11 baru selesai tender.

“Tentu hal ini akan mengancam serapan belanja anggaran dan capaian sasaran pembangunan,” tandas Anggota Komisi VIII DPR RI ini.

Baca juga: Anggota DPRD NTB Desak Pj Gubernur Segera Evaluasi Staf Khusus Demi Efisiensi Anggaran

Bagaimana dengan pengelolaan anggaran daerah? Rachmat mengungkapkan, tahun 2022 memang pendapatan daerah menembus angka Rp 2,28 triliun.

Tetapi angka tersebut masih didominasi pendapatan transfer yang mencapai 56,28 persen, dan PAD 43,11 persen.

Belum lagi soal utang Pemprov NTB ke rekanan masih tercatat sekitar Rp 223 miliar yang tersebar di 10 OPD, per Mei 2023.

“Bagaimana dengan isu transparansi dan anti korupsi? Sami mawon itu. Kepala Dinas ESDM dan kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan harus masuk penjara.

"Ini belum termasuk kalau kita bicara pola penetapan pejabat yang lebih banyak beraroma kepentingan politik dan isu nepotisme,” ucap Rachmat.

Rachmat menilai, ada perkerjaan rumah yang sangat besar di tangan Pj Gubernur NTB yang harus diselesaikan dalam konteks perbaikan birokrasi.

Duet Pj Gubernur NTB dan Pj Sekretaris Daerah NTB H Fathurrahman diharap bekerja serius dan penuh kerja keras.