Anggota DPR Rachmat Hidayat Ingatkan Pj Gubernur NTB Segera Perbaiki Birokrasi dan Keuangan Daerah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Anggota DPR RI H Rachmat Hidayat mengingatkan Penjabat Gubernur NTB H Lalu Gita Ariadi untuk segera membenahi birokrasi dan tata kelola keuangan daerah.

Gita mendapat tambahan tenaga menggarap pekerjaan rumah normalisasi birokrasi Mendagri sudah menetapkan Pj Sekda NTB Fathurrahman.

“18 bulan itu waktu yang sangat pendek. Apalagi dengan adanya sejumlah persoalan krusial peninggalan masa kepemimpinan Gubernur NTB sebelumnya Zul-Rohmi. Itu akan jadi persoalan yang secara mendasar akan cukup mengganggu,” kata Rachmat, Rabu (4/9/2023).

Ketua DPD PRDIP NTB ini mengatakan, sejumlah isu krusial perlu segera dibenahi yakni persoalan birokrasi dan belanja anggaran pembangunan dalam APBD NTB.

Termasuk juga penyelenggaraan kontestasi politik, Pemilu dan Pilkada, hingga perlehatan program pembangunan nasional di NTB.

Baca juga: Diangkat Jadi Pj Sekda NTB, Fathurrahman: Alhamdulillah, Amanah Ini Tidaklah Ringan

Termasuk persoalan mendasar bagi NTB yakni isu kemiskinan.

Rachmat menegaskan, birokrasi dalam skema pemerintahan daerah adalah entitas pelayanan paling utama.

Hampir semua bentuk pelayanan publik ada di daerah sehingga dibutuhkan birokrasi yang sehat secara struktur dan kuat dalam kinerja.

Politisi lintas zaman ini lantas mengungkapkan kekurangan tata kelola birokrasi kepemimpinan era Gubernur NTB H Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalilah.

“Bayangkan, dalam masa lima tahun kepemimpinan Zul-Rohmi, proses mutasi dilaksanakan sedikitnya 40 kali. Artinya ada delapan hingga sembilan kali mutasi setiap tahun,” ungkapnya.

Secara struktur, Rachmat menilai rentetan mutasi yang terjadi pada era Zul-Rohmi tersebut telah menyebabkan kultur dan psikologi birokrasi menjadi tidak baik.

Baca juga: Fathurrahman Ditetapkan sebagai Pj Sekda NTB

Alih-alih meningkatkan kinerja, mutasi yang sering seperti itu malah sangat mengganggu kinerja birokrasi.

“Bandingkan dengan kepemimpinan Gubernur NTB sebelumnya yakni TGB. Mutasi dalam 10 tahun kepemimpinan TGB hanya 37 kali, yakni 20 kali dalam periode pertama, dan hanya 17 kali dalam periode kedua,” beber Rachmat.

Akibatnya, di era pemerintahan Zul-Rohmi, kinerja birokrasi pun dinilainya tidak efektif.

Cara paling mudah untuk melihat bagaimana tidak efektifnya birokrasi di era Zul-Rohmi adalah dalam kemampuan birokrasi Pemprov NTB mengatasi kemiskinan.