Anggota DPR Rachmat Hidayat Ingatkan Pj Gubernur NTB Segera Perbaiki Birokrasi dan Keuangan Daerah

“Psikologi birokrasi yang telah rusak harus diperbaiki. Pola penentuan pejabat harus berbasis pada merit system, berbasis pada kapasitas dan kapabilitas ASN,” tandasnya.

Rachmat menekankan, bagaimana komposisi birokrasi haruslah berupa “birokrasi pelangi” yakni dari berbagai suku yang ada di NTB.

Tidak peduli apa sukunya, jika ASN tersebut memiliki kapasitas dan kapabilitas, maka kata Rachmat, harus diberikan kesempatan.

“Prinsip-prinsip clean goverment and good governance dengan basis merit system harus mutlak menjadi acuan penataan birokrasi,” katanya menekankan.

Rachmat menjelaskan bahwa Pj Gubernur bukanlah jabatan bebas nilai, sehingga setiap saat dievaluasi.

Hal ini sesuai ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 yang menegaskan setiap tiga bulan kinerja Pj Gubernur akan dievaluasi.

Baca juga: Pj Gubernur NTB Ingin Sehatkan Anggaran Pemprov NTB, Kuncinya Realistis

“Karena itu saya mengingatkan, Pj Gubernur tidak main-main dalam menjalankan tugasnya. Pj Gubenur harus menjauhkan kepentingan politik dan pribadi dalam menjalankan tugasnya,” tandasnya.

Rachmat menjelaskan inflasi yang cukup tinggi kini terjadi, harus mampu juga dikendalikan Pj Gubernur.

Termasuk dalam menjalankan tugas dan kewenangan mengawal Pemilu dan Pilkada di NTB, harus membangun koordinasi dengan Kemendagri, dengan Pj Sekda, dan semua Organisasi Perangkat Daerah serta masyarakat.

Sebab, jika dianggap tidak mampu, bisa saja Pj Gubernur dicopot di tengah jalan.

“PDIP akan memberikan dukungan, tapi juga tidak akan pernah lupa dengan pengawasan yang kritis, konstruktif, dan objektif terhadap Pj Gubenur NTB demi pembangunan daerah,” pungkas Rachmat.

(*)