Ketua DPRD NTB Yakin Utang Pemprov Rp 75 Miliar Lunas Dibayar Awal Juni

Setibanya di Pendopo Gubernur NTB, Ahmad Amrullah bersama rekannya kemudian mencari mobil dinas milik Gubernur NTB. Namun sayang, mobil yang dimaksud tak ada di tempat.

Setelah tak menemukan mobil dinas Gubernur NTB, mereka kemudian menyambangi Kantor (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).

Namun, di Kantor BPKAD mereka juga tidak menemukan Kepala BPKAD Samsul Rizal.

"Saya tadi di Pendopo, saya mau gembok dan segel mobil dinas Gubernur. Giliran proyek selesai dan belum dia bayar, kok kontraktor saja yang disalahkan. Sekarang kita bereaksi," kata Amrullah.

Kedatangan mereka alasannya karena geram lantaran sudah jenuh pada janji Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang tak kunjung membayar utang proyek kepada para kontraktor di NTB.

"Event-event internasional saja yang diurus, tapi soal kewajiban membayar utang ke kontraktor ini diam. Gubernur seharusnya mengayomi rakyat, jangan zalim. Fokus bayar utang saja. Saya mau gembol mobil dinas, ini kan dari pakak rakyat juga, hak kita," imbuhnya.

Amrullah menceritakan, pihaknya bersama sejumlah kontraktor beberapa waktu yang lalu telah mengingatkan Gubernur NTB agar memprioritaskan untuk membayar utang kepada para kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan.

Namun, hingga hari ini, Amrullah mengaku belum ada kepastian yang diberikan Pemprov NTB kepada para kontraktor.

"Pemprov NTB ini terlalu banyak utang, banyak janji, dan kontraktor saja yang dizalimi. Saya mau gembok mobilnya, biar dia diam menyelesaikan utang. Saya mau menegakkan keadilan," ujarnya.

Ia pun menyayangkan sikap pemprov NTB yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mendiskreditkan kontraktor.

Hal itu, kata Amrullah, membuat kontraktor di NTB berang. Seharusnya, pihaknya menilai pemprov NTB fokus saja untuk menyelesaikan utang dan berkomentar yang menyejukkan.

Ia pun menantang pemprov NTB untuk mendatangi Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai pihak ketiga agar jelas duduk perkaranya.

"Kita sudah kerja sesuai proses, silakan dicek. Dari perencanaan, kami sudah ikuti aturan. Kami tidak kerja asal-asalan, sesuai prosedur. Mari kita ke APH, supaya clear. Supaya jelas benar dan salahnya. Kita kerja dengan kontrak dan perjanjian, ndak bisa kita saja yang disalahkan," ujarnya.

Amrullah menjelaskan, dirinya tidak hanya mengerjakan paket yang sumbernya dari DPRD NTB, tetapi jika direktif milik Gubernur.

Ia menegaskan, Gubernur NTB jangan berusaha menutup mata dan melempar persoalan ini menjadi hanya milik satu lembaga saja.

Ahmad Amrullah menekankan, jika dalam waktu dekat pemprov NTB tidak segera membayar utang, maka pihaknya memastikan akan melakukan hal-hal lain lebih kongkret.

(*)