Ketua DPRD NTB Yakin Utang Pemprov Rp 75 Miliar Lunas Dibayar Awal Juni

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Jimmy Sucipto

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sedang disibukkan dengan pembayaran utang proyek ke sejumlah kontraktor.

Dalam laporan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dari total utang Pemprov NTB sebesar Rp 300 miliar, kini tersisa Rp 75 miliar.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB Baiq Isvie Rupaeda menegaskan sejumlah hutang tersebut akan dibayar pada awal Juni 2023.

"Menurut penjelasan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) seluruh rekanan yang berutang akan dibayarkan. Hanya saja, harus bertahap hingga minggu pertama," ungkap Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda di ruangannya, Kamis (4/5/2023).

Isvie menjelaskan, Pemprov NTB hanya memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 15 miliar, dan sedang mencarikan solusi untuk membayar utang Rp 75 miliar dimaksud.

Baca juga: Kontraktor Hendak Segel Mobil Dinas Gubernur NTB Buntut Protes Utang Proyek Belum Dibayar

Isvie menegaskan Pemprov NTB tidak akan menjual aset maupun melakukan pinjaman untuk melunasi utang tersebut.

Menurutnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB di bulan Mei 2023 cukup menggembirakan.

"Angka PAD dalam angka yang baik. Berkisar Rp187 miliar per bulan. Insya Allah akan ada penyelesaian terbaik," paparnya.

Sedangkan menurut laporan yang diterima Isvie, PAD NTB pada empat bulan terakhir sejak Januari hingga April 2023, berada di angka Rp 751 miliar.

Isvie optimis APBD NTB 2024 tidak akan terganggu terkait pelunasan utang ini.

Isvie menjelaskan, pembayaran utang yang dilakukan tidak menggunakan sistem tebang pilih.

Seluruh kontraktor akan menerima pembayaran utang.

Isvie mengungkap, sejumlah proyek yang belum dilunasi ini berasal dari proyek reguler, pokok-pokok pikiran DPRD NTB, hingga bantuan sosial.

"Proyeknya tidak berasal hanya dari DPRD NTB saja. Dari gubernur dan reguler juga," cetus Isvie.