Berita Lombok Timur

Diskominfo Lombok Timur Harap Semua OPD Digitalisasi Pelayanan

saat ini di Lombok Timur hanya sebagian OPD saja yang menerapkan proses digitalisasi dalam pelayanannya

TRIBUNLOMBOK.COM/AHMAD WAWAN SUGANDIKA
Kepala Dinas Kominfo Lombok Timur Fauzan ditemui TribunLombok.com, Jumat (20/1/2023). saat ini di Lombok Timur hanya sebagian OPD saja yang menerapkan proses digitalisasi dalam pelayanannya. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lombok Timur mengharapkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Jadi kita sedang berupaya mengimplementasikan SPBE di Lombok Timur, sudah ada Peraturan Bupati (Perbup) tentang itu, yang mengatur tentang SPBE," ucap Kepala Dinas Kominfo Lombok Timur Fauzan kepada TribunLombok.com, Jumat (20/1/2023).

Dikatakannya, harapan besarnya nanti setiap OPD betul-betul menggunakan dan juga menjalankan proses pemerintahan dengan berbasis digital.

Dikarenakan hal tersebut akan membantu mempercepat, mempermudah, dan lebih memastikan pelayanan publik di Lombok Timur tepat sasaran.

Fauzan mengaku, saat ini di Lombok Timur hanya sebagian OPD saja yang menerapkan proses digitalisasi dalam pelayanannya.

Baca juga: Blangko E-KTP Terbatas, Warga di Lombok Timur akan Diberi Suket dan KTP Digital

"Penerapannya sekarang ada di Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang menggunakan banyak aplikasi tertentu disana, seperti Buat Administrasi Kependudukan Secara Online (Bakso) dan lain sebagainya," ungkapnya.

Selanjutnya kata dia, penerapan pelayanan berbasis digitalisasi juga ada di RSUD.

"Yang paling banyak penggunaannya di Dukcapil, hal tersebut dilakukan untuk mempercepat pelayanan seperti pembuatan KK, KTP dan lainnya," katanya.

Hingga efek positif dari hal itu adalah pelayanan lebih cepat dan mudah.

"Sekarang tidak terlalu sulit orang membuat KTP dan KK yang baru, disebabkan karena memang sekarang tidak seperti dulu, dimana harus antri dan sebagainya, namun sekarang berbasis digital, dimana bisa dari jauh kita untuk menyerahkan data yang di perlukan, kemudian di proses secara langsung pada saat itu juga," jelasnya.

Disamping pelayanan di Dukcapil, ada juga pelayanan pendataan pada BPJS yang sudah menerapkan digitalisasi.

Sehingga sekarang di desa bisa dengan mudah melakukan verifikasi data, hingga benar-benar valid data yang didapatkan apakah warga pada desa tersebut masuk pada daftar penerima bantuan.

"Jadi semua anggota BPJS bisa dicek di desa masing-masing, bahkan oleh masyarakatnya langsung, ini akan mempermudah, tidak perlu lagi antre di Dinsos menyakaan ada tidaknya namanya," tuturnya.

Dengan adanya digitalisasi, sambung Fauzan, yang modelnya menggunakan aplikasi tersendiri di masing-masing OPD akan mempermudah dalam melayani dan juga mempermudah masyarakat.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved