Desa Berdaya, Jalan Sunyi Penanggulangan Kemiskinan dari Akar

Catatan kecil dari Rakor Gubernur bersama Bupati/Walikota

Oleh: Dr. H. Ahsanul Khalik
Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

Delapan dekade setelah kemerdekaan dikumandangkan, sejumlah desa di Nusa Tenggara Barat masih menyimpan luka yang belum sepenuhnya sembuh dalam bentuk kemiskinan ekstrem. Bagi sebagian keluarga, kemerdekaan masih terasa jauh dari ruang makan, sekolah anak-anak, dan akses terhadap layanan dasar. Namun di tengah tantangan itu, sebuah ikhtiar perlahan dirajut, "Desa Berdaya," sebuah arah baru dalam membangun dari bawah, dari yang paling sunyi.

Program ini bukan sekedar inisiatif pembangunan pedesaan. Ia merupakan upaya untuk memulihkan relasi kepercayaan antara negara dan rakyat, antara kebijakan dan kenyataan, antara data dan wajah manusia yang selama ini tersembunyi di balik angka.

Program Desa Berdaya bagi Pemerintah Provinsi NTB dimulai dari bagaimana mengubah cara pandang terhadap desa. Desa yang selama ini kerap diposisikan sebagai pelaksana kebijakan dari atas, dalam pendekatan Desa Berdaya, posisi itu digeser, desa menjadi perancang masa depan berbasis kekuatan komunitasnya sendiri. Desa tidak diposisikan sebagai objek, melainkan subjek utama dari perubahan sosial.

Dalam pernyataan yang disampaikan pada forum Rakor Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota, dihadapan para Bupati/Walikota, Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal didampingi Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP, menegaskan bahwa program ini bertumpu pada semangat keberdayaan, bukan ketergantungan. Gubernur Iqbal menyampaikan, “Kita tidak  usah malu disebut daerah miskin, yang terpenting adalah bagaimana lima tahun mendatang tidak ada lagi kemiskinan ekstrem.”

Baca juga: Pemprov NTB Targetkan Nol Persen Kemiskinan Ekstrem Lewat Program Desa Berdaya

Pernyataan itu mencerminkan kesadaran bahwa mengakui kondisi bukanlah kelemahan, tetapi titik tolak perubahan.

Kerangka berpijak Desa Berdaya di mulai dari enam pilar keberdayaan. Untuk mengukur capaian Desa Berdaya, Pemerintah Provinsi NTB menyusun enam indikator utama, yang tidak hanya mencerminkan pembangunan fisik, tetapi juga proses sosial yang sehat dan inklusif, yaitu :

1. Transparansi, di mana masyarakat dapat mengakses informasi pembangunan dengan mudah dan terbuka.

2. Partisipasi Warga, termasuk kelompok rentan, memiliki ruang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

3. Inovasi, di mana Desa mampu menghadirkan solusi kontekstual terhadap persoalan yang dihadapi warganya.

4. Akuntabilitas Sosial, terdapat mekanisme kontrol sosial dari warga terhadap pelaksanaan program.

5. Inklusi Sosial dan Gender, Pembangunan menjangkau semua kelompok tanpa diskriminasi.

6. Kemandirian dan Daya Saing, Desa memiliki kekuatan ekonomi berbasis potensi lokal.

Indikator ini menjelma bukan dalam bentuk laporan panjang, tetapi dalam denyut kehidupan, balai desa yang terbuka, musyawarah yang dihadiri pemuda dan perempuan, inovasi sederhana seperti perpustakaan kampung, dan posyandu yang aktif mendata kebutuhan keluarga.

Langkah nyata yang dilakukan harus dengan penentuan arah yang terukur.