Desa Berdaya, Jalan Sunyi Penanggulangan Kemiskinan dari Akar

Pemerintah Provinsi NTB tidak berhenti pada penyusunan indikator. Sejumlah langkah telah diambil sebagai bentuk konkret dari komitmen : 

* Sebanyak 106 desa dengan status kemiskinan ekstrem dipetakan sebagai lokasi prioritas program, dan pada tahun 2025 ini akan diuji coba di 20 desa/kelurahan, setiap kabupaten/kota mengusulkan dua lokasi sebagai pilot project

* Alokasi dana Rp 500 juta per desa/Kelurahan diarahkan untuk intervensi berbasis kebutuhan aktual.

* Posyandu dijadikan titik simpul data dan layanan dasar, sebagai bagian dari strategi sosial terdesentralisasi.

* Tim percepatan lintas sektor dibentuk untuk mengawal sinergi antar-OPD, mitra swasta, dan lembaga non-pemerintah, yang disepakati dalam bentuk Satgas Desa Berdaya.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan ekstrem dan kemiskinan secara umum di desa tidak cukup dengan program sektoral, melainkan membutuhkan integrasi sosial yang hidup, lintas aktor, dan berakar kuat pada komunitas.

Program Desa Berdaya bersifat menumbuhkan, bukan sekedar membangun, di mana program Desa Berdaya menunjukkan bahwa pembangunan tidak selalu harus berbasis fisik. Dalam banyak kasus, yang dibutuhkan desa bukan jalan baru, tetapi arah baru. Bukan dana besar, tetapi ruang untuk menyuarakan gagasan. Bukan intervensi dari luar, tetapi penguatan dari dalam.

Dari berbagai desa di NTB, nantinya akan tampak ruang musyawarah yang aktif, usaha kecil yang tumbuh, ibu-ibu yang memperhatikan gizi anak-anaknya, pemuda yang mengelola forum literasi. Desa mulai bergerak bukan karena disuruh, tetapi karena merasa memiliki masa depannya sendiri.

Desa Berdaya bukan sekedar program. Ia adalah narasi tentang bagaimana sebuah wilayah yang memiliki ketertinggalan memilih untuk tidak tertinggal secara martabat dan semangat. Ia adalah pengingat bahwa perubahan sosial bukan dimulai dari pusat kekuasaan, melainkan dari tempat yang selama ini mungkin kadanh dilihat sebelah mata, yaitu desa.

Dengan pendekatan yang terbuka, partisipatif, dan inklusif, NTB akan menunjukkan bahwa pembangunan bisa dimulai dari akar, bukan dari menara kebijakan. Bahwa masyarakat tidak perlu dijanjikan surga, cukup diberikan ruang untuk tumbuh dan dihargai sebagai mitra sejajar.

Jika harapan itu dirawat dan dipertahankan, maka Desa Berdaya tidak hanya akan menjadi strategi pengentasan kemiskinan, tetapi juga warisan tata kelola sosial yang beradab.